Pemerintah RI dan Community Development

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap program pemberdayaan masyarakat dan telah / sedang mengimplementasikan beberapa proyek Community Development, seperti :

1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan makin ditingkatkan selama periode Rencana Pembangunan Lima Tahun VI (REPELITA VI) 1994/95 - 1998/99. Aspek utama dari strategi percepatan penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, membantu daerah dan desa miskin mengembangkan prasarana/sarana dan pelayanan sosial ekonomi, seperti yang dilaksanakan melalui program IDT dan P3DT . Keseluruhan program tersebut dikoordinasikan oleh Sekretariat, di Bappenas.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah bagian dari usaha nasional dalam menanggulangi ke-miskinan. PPK bertujuan memberdayakan masya-rakat dengan menyedia-kan dana langsung bagi masyarakat melalui kecamatan dan memberdayakan Lembaga Ketaha-nan Masyarakat Desa (LKMD) serta Forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP).

PPK berusaha meningkatkan efektifitas pendekatan Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) di tingkat desa dan kecamatan. Setiap usulan kegiatan yang diajukan oleh LKMD akan dibahas dan dievaluasi secara terbuka, terutama tentang pembiayaan yang telah disepakati masyarakat pengusulnya atas pertimbangan manfaat dan kebutuhan mereka. Untuk itu, PPK akan mengembangkan hubungan yang lebih kuat antara kecamatan dan desa, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan di tingkat lebih bawah guna meningkatkan keterbukaan (transparansi), efisiensi, dan pengelolaan dana pembangunan secara lebih efektif.

Pada tahun 2002 sampai dengan tulisan ini dibuat, Program Pengembangan Kecamatan memasuki fase kedua. Pada prinsipnya PPK fase kedua tidak berbeda dengan PPK fase pertama. Perbedaan yang ada lebih kepada upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan serta perluasan pilihan kegiatan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya.

Pada PPK fase kedua masyarakat terus didorong dan dikuatkan untuk dapat mengorganisir diri, termasuk menentukan sendiri kegiatan pembangunan daerahnya secara musyawarah sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada asas PPK yaitu : dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM). Cakupan jenis kegiatannya terbuka luas (open menu) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan.

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi maka PPK fase kedua dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan.

Seluruh proses kegiatan dalam PPK pada hakikatnya memiliki 2 dimendi, yaitu :

  • memberikan wewenangdan kepercayaan kepada masyarakat untuk memnentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab
  • menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri


2. Program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

KPEL (Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal) merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan melalui:

  • mendirikan kemitraan yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat;
  • memfokuskan pada pengembangan kluster kegiatan ekonomi tertentu;
  • memenuhi permintaan pasar dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada;
  • memfokuskan pada keterkaitan wilayah perdesaan dengan pasar lokal, nasional dan bahkan internasional

KPEL merupakan inisiatif bersama antara Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP), UN – Habitat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Program KPEL dimulai pada tahun 1998 dengan nama PARUL (Poverty Alleviation through Rural-Urban Linkages). Keberadaan program ini merupakan jawaban terhadap krisis ekonomi, pertumbuhan yang tidak merata antar daerah, perencanaan yang tidak terpadu, serta meningkatnya kemiskinan. Pada tahun 2001 PARUL bergabung dengan Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan menjadi KPEL.

Program KPEL telah diujicobakan di 19 kabupaten sebagai pilot project (Sebutkan!). Sejak tahun 2001, Bappenas telah melakukan replikasi pendekatan tersebut di 18 kabupaten/kota yaitu Kampar, Indragiri Hilir, Pangkal Pinang, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Lebak, Pandeglang, Serang, Bekasi, Pekalongan, Wonosobo, Klaten, Jembrana, Bangli, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa Besar

3. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Program ini diterapkan dengan harapan dapat tercipta kelembagaan masyarakat yang secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui penggalian kembali nilai‑nilai kemanusian dan kemasyarakatan antara lain: dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan dalam keragaman, demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi. BKM yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya‑upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu prakarsa baru Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di perkotaan. Proyek ini dirancang dengan pengertian, untuk menanggulangi kemiskinan secara berlanjut, upaya-upaya yang paling penting harus dilakukan oleh komunitas sendiri, terutama pada tingkat kelurahan. Pemberdayaan komunitas ini termasuk menangani masalah kemiskinan juga terbentur inarticulate secara politik. Sebagian besar desa-desa yang terpencil atau perkampungan tidak terlihat oleh elit pemerintah. Menyediakan sumber daya yang cukup, memindahkan pembuat keputusan dan tanggung jawab ke tangan komunitas sendiri, meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Oleh karena itu unsur perkuatan organisasi antar dan intra masyarakat dalam proyek mendapat perhatian khusus. Ini diwujudkan dalam bentuk pendampingan, counselling dan pelatihan.

Kalaupun terdapat input eksternal berupa penyediaan dana bergulir (revolving fund) untuk kegiatan pengembangan ekonomi dan prasarana skala kecil, namun peruntukan diprioritaskan bagi 30% dari jumlah rumah tangga pada wilayah kerja yang menjadi sasaran. Selebihnya proyek ini menekankan pada pemberdayaan komunitas dalam jangka panjang melalui perbaikan peran dan tanggungjawab kolektif dalam mengenali tuntutan lokal, merumuskan langkah-langkah lokal, dan melaksanakannya. Dalam kaitan ini, pemerintah yang direprentasikan dalam bentuk proyek P2KP "hanya" memfasilitasi proses dalam bentuk bantuan teknik dari konsultan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP)

Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) merupakan salah satu program PKPS-BBM pada TA‑2002. Pada TA 2001, PEMP juga merupakan salah satu program PKPS dan pada TA‑2000 diikutkan sebagai program JPS.

Tujuan PEMP adalah mereduksi pengaruh kenaikan harga BBM pada masyarakat pesisir baik dari sisi kegiatan produksi (pemakaian sebagai faktor input) maupun konsumsi (pemakaian konsumen). Tujuan ini dicapai melalui tujuan antara yaitu: (1) meningkatkan pendapatan masyarakat, (2) meningkatkan akses terhadap modal kerja, investasi, (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara kolektif , serta (4) memperkuat kelembagaan ekonomi yang ada pada masyarakat.

Pada tahun 2000, PEMP dilaksanakan di 30 Kabupaten/kota (di 7 propinsi). Sedangkan pada tahun 2001 dan 2002 diadakan di 30 propinsi, masing‑masing di 125 dan 90 kabupaten/Kota.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2001 dialokasikan Rp 105,8 milyar, pada tahun 2002 sebesar Rp 90 milyar. Pelaksanaan PEMP 2001 dan 2002 adalah di bawah pengelolaan Departemen Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di propinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2000, pelaksanaan PEMP dikelola oleh Bappenas dengan dibantu oleh Departemen Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di daerah.

Daerah sasaran PEMP adalah kawasan pesisir, termasuk desa nelayan baik yang ada di pulau‑pulau besaf (utama) maupun pulau‑pulau kecil. Secara khusus daerah sasaran adalah desa nelayan di kecamatan pesisir.

Kelompok sasaran adalah masyarakat kecil di kawasan pesisir yang secara langsung ataupun tidak langsung secara nyata merasakan dampak kenaikan harga BBM.

Sasaran tersebut adalah:

  • Nelayan motor tempel dengan ukuran motor maksimum 15 HP (bensin).
  • Nelayan perahu layar
  • Nelayan pekeja (ABK)
  • Pedagang skala kecil
  • Pengolah ikan skala kecil
  • Pembudidava ikan skala kecil
  • Pengelola saran penunjang, bengkel mesin tempe, kios BBM, kios es.

Intervensi program PEMP adalah pemberdayaan masyarakat dalam bentuk :

  • Memperkuat modal kerja
  • Membantu pengembangan investasi skala kecil, individu atau kelompok
  • Memperbesar ukuran motor dan kapal
  • Mengembangkan usaha budidaya perikanan
  • Mengembangkan usaha perdagangan dan pengolahan ikan
  • Membangun kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat pesisir
  • Mengembangkan jaringan pasar
  • Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM


5. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Program IDT dimaksudkan untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di desa-desa tertinggal. Melalui program IDT akan dipadukan berbagai program sektoral maupun regional yang mencakup desa-desa tersebut sehingga secara efektif akan berdampak besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.Setelah hampir dua tahun pelaksanaan program IDT yang dirasakan membawa beberapa keberhasilan, maka pemerintah memperluas cakupan dari sasaran penduduk miskin yang berada di luar desa tertinggal. Melalui Kantor Menteri Kependudukan kemudian dilancarkan program Takesra dan Kukesra yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, terutama bagi penduduk yang berada di desa non IDT yang masih belum sejahtera (pra sejahtera). Program Takesra dan Kukesra ini pada dasarnya adalah dimaksudkan sebagai pelengkap program IDT dan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, secara keseluruhan dari tujuan pembangunan nasional.

Pelaksanaan program IDT dilakukan langsung oleh masyarakat desa tertinggal itu sendiri, dibantu oleh aparat pemerintah daerah pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat. Karena itu, peranan aparat pemerintah desa/kelurahan akan sangat penting, yang harus ditunjang oleh lembaga masyarakat yang ada di desa/kelurahan, seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Program IDT merupakan perluasan dan peningkatan dari berbagai program dan upaya serupa yang telah dilaksanakan selama ini, seperti Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana (UPPKS-KB), dan program serupa yang dilaksanakan oleh PKK. Program PKT dan program lain yang menangani langsung masalah kemiskinan pada tingkat perdesaan di desa tertinggal selanjutnya diintegrasikan ke dalam program IDT.

Program IDT adalah program untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha. Dalam rangka itu, program IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin di desa/kelurahan tertinggal dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumberdayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Dengan ketersediaan modal, penduduk miskin diharapkan akan lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri.

Program IDT merupakan kebijaksanaan terpadu untuk meningkatkan potensi dan dinamika ekonomi masyarakat lapisan bawah. Penguatan ekonomi rakyat yang merupakan bagian terbesar dari penduduk diharapkan dapat menghasilkan landasan yang lebih kukuh bagi pembangunan nasional karena meningkatkan daya beli masyarakat secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, program IDT secara umum bertujuan memantapkan segi kelembagaan sosial ekonomi penduduk miskin sebagai wadah penyaluran aspirasi mereka dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha produktif yang berkelanjutan.

Pemanfaatan dana program IDT pada dasarnya diserahkan kepada penduduk miskin itu sendiri karena merekalah yang paling mengetahui usaha yang dapat mereka lakukan dan kebutuhan yang paling mendesak, dengan bimbingan dan pendampingan. Tata cara penyaluran yang menjadi sasaran program dapat dengan mudah memahami dan menggunakannya.

Program IDT diarahkan untuk mempercepat upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah desa atau kelurahan tertinggal. Selain itu, program IDT dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan memadukan berbagai program pembangunan yang sudah ada dalam kerangka penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Pada tingkat kelompok sasaran, program IDT bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mendorong perubahan struktur masyarakat, dan membangun kemampuan masyarakat melalui pengembangan, peningkatan dan pemantapan kondisi sosial ekonomi



5 komentar:

Pengertian Ilmu Ekonomi said...

Artikelnya sangat membantu

Pengertian Konsep Pemasaran Menurut Para Ahli said...

artikel yang sangat membantu

Cara membuat Fermentasi dengan SOC said...

keren gan
lanjutkan..

Cara membuat fermentasi pakan kambing said...

Thx Infonya, sangat bermanfaat

Budidaya Ikan Nila Dengan Mudah said...

mantapgan info nya
sangat menarik untuk dibaca
terimakasih atas info nya yang sangat bermanfaat

Post a Comment

Tanggapan, pesan atau pertanyaan hendaknya disertai dengan identitas (minimal mengisi NAMA dgn men-select bagian Comment as dengan "Name/URL"). Terima kasih

(c) DickyRahardi.Com™, 2006