Pajak Sosial Pendidikan, Mengapa Tidak?


TÖGIZITA adalah sebuah desa berpenduduk 2.000 jiwa di pedalaman Nias (Sumatera Utara). Jaraknya dari Gunung Sitoli hanya 59 km, tetapi dibutuhkan lima jam dengan kendaraan untuk mencapainya. Desa yang diapit Sungai Oyo dan Siwalawa (masing-masing lebarnya 50-80 meter dan tanpa jembatan) mempunyai tiga sekolah dasar dengan 700 murid, satu SMP, dan satu SMA persiapan yang baru dibuka tahun ini. Selain dari Tögizita, siswa datang dari desa-desa kecil di seberang kedua sungai yang mengapit Tögizita.

MESKI jumlah murid tercatat hanya sekitar 700 orang, yang hadir di sekolah setiap hari bisa hanya setengahnya. Penyebabnya bervariasi: hujan, hari mbale (pekan), atau pesta kawin. Jika hujan turun-dan itu bisa seminggu-penduduk tidak bisa mengambil havea (getah karet) dengan konsekuensi uang tidak ada sehingga anak-anak tak bisa pergi ke sekolah. Di musim hujan, Sungai Oyo dan Siwalawa akan meluap dua kali seminggu dan semua anak sekolah yang berasal dari luar Tögizita tidak bisa ke sekolah karena tak ada jembatan.

Kebanyakan anak-anak sekolah dasar (SD) mengalami drop-out karena orangtua lebih suka anak-anak mereka bekerja mengumpulkan getah karet. Akses ke sekolah menengah pertama amat kecil, terutama bagi perempuan karena tuntutan adat: anak perempuan yang sudah remaja (usia masuk SD rata-rata 8-10 tahun!) dilarang berjalan bersama dengan anak lelaki sebaya sepulang sekolah karena harus melewati hutan dan hari sudah gelap. Sebagian anak-anak yang tak bisa sekolah akan merantau ke daratan Sumatera, seperti Sibolga, Padang, dan Pekanbaru, dan menjadi "pekerja anak" di perkebunan kelapa sawit atau pencuci piring di warung.

Ini adalah potret buram kondisi pendidikan dasar kita sekaligus mengungkapkan, Wajib Belajar Sembilan Tahun yang dideklarasikan tahun 1994 sepertinya hanya terjadi di atas kertas. Potret Tögizita adalah secuil kenyataan yang membenarkan temuan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) 2004 bahwa mutu manusia Indonesia tergolong rendah. Meski masih lebih bersifat "data dan angka" sehingga kurang mencerminkan realitas yang lebih mendalam, LPMI 2004 mendesak pemerintah dan masyarakat memberikan prioritas investasi lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia, terutama lewat pendidikan dan kesehatan.

STRATEGI pembangunan Indonesia bergerak sejalan minat politik rezim sezaman. Bagi Soekarno, politics is the king dan ia rajin mengubrak-abrik kabinet. Soeharto percaya, economic is the king (ekonomi adalah panglima) dan di kota-kota besar Indonesia muncul gedung-gedung bertingkat, perumahan eksklusif, mal-mal keren, jalan tol dan jalan layang, serta berbagai fasilitas trendi yang memanjakan pemilik modal.

Semula, rezim Orde Baru amat yakin akan terjadi mukjizat trickle down effects yang akan meneteskan hasil pembangunan kepada rakyat miskin. Kejayaan politik dan ekonomi ternyata tak langgeng karena modal utama pembangunan, yaitu manusia, terabaikan. Kondisi itu berlanjut hingga kini karena bangsa kita kurang memiliki modal manusiawi berkualitas yang diperlukan guna menopang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Sepertinya pemerintah selama ini tetap tak sadar akan fungsi ekonomis pendidikan sehingga, seperti dikatakan M Chatib Basri, akses terhadap pendidikan dan kesehatan amat buruk dan ini membuat sepertiga atau separuh penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah kemiskinan (Kompas, 24/7/2004).

Teori pembangunan di masa lampau menganut prinsip, kemiskinan terjadi karena kurangnya kesanggupan untuk menabung dan membangun modal fisik. Theodore W Schultz lalu mengembangkan prinsip modal manusiawi yang dalam penelitiannya bisa membuktikan bahwa "mutu" penduduk, yaitu kemampuan fisik maupun psikis-intelektual, lebih penting bagi proses pembangunan daripada modal fisik. Bertolak dari pandangan ini, negara-negara maju berinisiatif mendahulukan penanaman modal pada manusia di bidang kesehatan dan pendidikan. Pandangan ini dipertegas Amartya Sen (pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998) dalam buku Inequality Reexamined (1992) yang menekankan pentingnya kesempatan (entitlement) karena penyediaan lembaga pendidikan dan sekolah saja tidak cukup jika tidak sekaligus diciptakan kerangka institusional, yang mendukung orang yang paling miskin bisa masuk ke lembaga itu dan memanfaatkannya untuk memerangi kemiskinan.

Sejak tahun 1990, Bank Dunia lewat Annual World Development Report-nya menekankan urgensi "pembangunan manusia". Hal yang sama ditekankan lagi dalam Human Development Report yang tiap tahun diterbitkan UNDP dan memuat Human Development Index yang menggarisbawahi perkembangan dan penggunaan kemampuan-kemampuan manusiawi sebagai saka guru pembangunan. Maka, perlu penanaman modal pada manusia dalam bidang pendidikan sebagai prasyarat untuk memberdayakan orang agar berjaya memerangi kemiskinan. Hal yang sama ditegaskan lagi dalam "Inisiatif 20:20" di Kopenhagen tahun 1995, yang mewajibkan semua negara kaya dan berkembang memakai 20 persen dari bantuan pembangunan atau anggaran belanja negara bagi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Di awal tahun 1972, ketika program lifelong education sedang disosialisasikan UNESCO, kesadaran akan pembangunan manusia ini sudah disuarakan Edgar Faure, Ketua The International Commission for Education Development, yang menekankan bahwa pendidikan adalah tugas negara yang paling penting!

SUDAH 10 tahun Wajib Belajar Sembilan Tahun dilaksanakan di Indonesia. Salah satu alasan dari pelaksanaan wajib belajar adalah karena lebih dari 80 persen tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan SD, tidak tamat SD, dan sebagian buta huruf sehingga jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, pendidikan tenaga kerja di Indonesia jauh lebih rendah. Namun, melihat rendahnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan, ada kesan pemerintah sepertinya belum terpikat menjadikan proyek pembangunan manusia sebagai proyek prioritas. Sesuai dengan rekomendasi LPMI 2004, anggaran yang harus disediakan pemerintah untuk memenuhi hak dasar (pangan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan) rakyat setiap tahunnya minimal 6 persen dari produk domestik bruto, sedangkan di Indonesia hanya 3 persen. Untuk tahun 2004, pengeluaran tahunan untuk pendidikan di Indonesia sebesar Rp 33,0 triliun, sedangkan yang dibutuhkan Rp 58,0 triliun.

Kurangnya uang untuk pendidikan berakibat langsung pada kecilnya akses ke pendidikan dasar. Selain itu, sarana pendidikan, seperti gedung dan peralatan pembelajaran, tak dapat dirawat dan diperbaharui, pengadaan tenaga pengajar yang profesional seret, dan penghargaan terhadap guru tetap rendah. Di pedesaan dan daerah terpencil ada banyak SD dengan hanya satu guru, dan bukan rahasia lagi sejumlah guru negeri di pedalaman jarang muncul di sekolah karena nyambi bekerja di kota atau menjadi pedagang di tempat lain. Dengan kondisi ini, sebagian besar anak bangsa di desa tetap bodoh dan akan tetap miskin.

Apa yang harus kita buat? Kita yakin, pemerintah tidak akan sanggup mengatasi masalah pendidikan yang kronis dan tidak adil jika masyarakat membiarkan pemerintah berjuang sendiri. Konsep pendidikan untuk semua (education for all) menekankan, pendidikan adalah tanggung jawab semua: pemerintah, masyarakat, orangtua, dan kalangan bisnis.

Selama ini lembaga-lembaga sosial-keagamaan sudah cukup terlibat dalam membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan. Yang masih kurang dioptimalkan adalah peran kalangan bisnis dan orang-orang kaya yang amat potensial membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan dana pendidikan lewat semacam pajak sosial. Pemerintah (pusat maupun daerah) perlu mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan sejenis program community development (pengembangan masyarakat), di mana perusahaan memberi hibah sekian persen dari keuntungannya untuk dipakai masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Kalangan bisnis dan orang- orang kaya perlu lebih didorong dan disadarkan melaksanakan tanggung jawab sosial mereka dengan cara melakukan investasi kemanusiaan lewat pendidikan. Jika pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tidur perusahaan-perusahaan menengah dan besar, kita yakin di sekitar pabrik dan perusahaan besar akan berdiri sekolah-sekolah yang representatif dengan gedung yang elok, peralatan pembelajaran yang memadai, dan guru-guru yang bersemangat mengajar karena dibayar dengan pantas. Janganlah seperti sekarang, persis di dekat pabrik besar yang menghasilkan keuntungan ratusan miliar rupiah berdiri sekolah anak bangsa yang reyot dan berdinding tepas!

"The wealth of a nation lies in its people," tulis David Warwick dalam buku The Wealth of a Nation. Indonesia, yang mempunyai penduduk lebih dari 250 juta jiwa ditambah kelimpahan sumber daya alam yang tak terukur, adalah sebuah kekayaan yang sedang terabaikan dan kita menjadi miskin karena kebodohan. Kemiskinan membuat anak-anak kita tidak cerdas sebagai akibat kurangnya sekolah yang baik. Kita mempunyai pemerintah yang cuek bebek pada pembangunan manusia dan sibuk memikirkan kontinuitas kekuasaan. Kita amat membutuhkan sebuah pemerintah yang bermoral, yang antikemiskinan dan KKN, yang berempati kepada rakyat yang didera kemiskinan karena kurang pendidikan. Kita memerlukan orang-orang kaya yang tidak hanya cekatan membangun plaza yang mewah di kota-kota besar, tetapi juga cekatan membangun sekolah yang baik di desa-desa. Kita membutuhkan perusahaan-perusahaan yang selain rela menyetor pajak ke kas negara, juga terpanggil menyisihkan sedikit keuntungannya untuk membangun sekolah dan memberi beasiswa bukan saja bagi mahasiswa di perguruan tinggi, tetapi juga bagi anak-anak desa yang miskin agar dapat menikmati hak mereka atas pendidikan. Kita membutuhkan para pengusaha dan lembaga-lembaga keagamaan yang tidak hanya mau membangun sekolah-sekolah internasional dengan uang sekolah puluhan juta rupiah per tahun di kota-kota, tetapi juga mau membuka sekolah bermutu di desa-desa terpencil.

Sebenarnya, bangsa ini tidak miskin harta. Kemiskinan kita terutama kemiskinan hati: tak mau berbagi dan egois. Efeknya adalah tak cukup uang untuk pendidikan sehingga anak- anak bangsa ini menjadi bodoh dan karena bodoh menjadi miskin.

Semoga presiden baru nanti mempunyai hati dan empati terhadap orang-orang desa, miskin, dan berani menerapkan pajak sosial terhadap perusahaan- perusahaan besar dan orang- orang kaya agar kita memiliki uang untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Hanya orang cerdaslah yang bisa melindas kemiskinan!

Frietz R Tambunan Alumnus Salesian University of Rome Bidang Manajemen Pendidikan; Pengajar pada Unika St Thomas, Medan

Baca Selengkapnya

Menuntut Tanggung Jawab Negara atas Pendidikan

PASAL 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan Ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Janji pemerintah ini dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan DPR 11 Juni 2003, ditandatangani Presiden 8 Juli 2003.

DALAM Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) antara lain disebutkan: Pertama, "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" (Pasal 5 Ayat (1)). Kedua, "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar" (Pasal 6 Ayat (1)). Ketiga, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi" (Pasal 11 Ayat (1)). Keempat, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun" (Pasal 11 Ayat (2)).

Janji pemerintah ini sudah sesuai dengan Konvensi Internasional Bidang Pendidikan yang dilaksanakan di Dakkar, Senegal, Afrika, 2000. Konvensi menyebutkan, semua negara diwajibkan memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya. Selanjutnya, dalam masa kampanye legislatif dan calon presiden (capres), pendidikan menjadi komoditas yang ditonjolkan. Semua capres menjanjikan pembenahan sektor pendidikan. Yang belum jelas, komitmen menyentuh akar permasalahan dalam bidang pendidikan dan skenario mengatasi berbagai permasalahan itu.

Permasalahan

Mengacu Pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) dan (2), UU SPN No 20/2003, dan kesepakatan dalam Konvensi Internasional Bidang Pendidikan di Dakkar tahun 2000, masyarakat bisa mempunyai persepsi, pendidikan dasar akan gratis (baca, misalnya, Kompas, 31/8/2003).

Padahal kenyataannya, siswa masih dikenai berbagai pungutan, baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Bahkan ditengarai, Komite Sekolah yang semestinya berfungsi sebagai lembaga pengontrol sekolah malah memberikan justifikasi bagi berbagai pungutan yang diadakan sekolah (Kompas, 2/8/2004). Pemberian subsidi biaya oleh pemerintah tidak serta-merta menggratiskan pendidikan bagi warga. Di Jawa Timur, misalnya, pemerintah provinsi dan kabupaten memberi subsidi sebesar Rp 15.000 untuk SD-MI (sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah) dan Rp 20.000 untuk SLTP-MTs (madrasah tsanawiyah). Ini berarti di sekolah-sekolah yang membiayai penyelenggaraan pendidikan lebih dari Rp 15.000 dan Rp. 20.000 per siswa, ada kemungkinan besar orangtua atau wali murid harus menanggung kekurangan biaya. Padahal, ada banyak sekolah (baik negeri maupun swasta) yang menganggarkan unit cost di atas Rp. 15.000 dan Rp. 20.000.

Program pemberian subsidi biaya minimal pendidikan dasar bisa menimbulkan dua macam kekecewaan. Pertama, sebagian masyarakat yang sudah terlanjur berharap pada pendidikan gratis untuk anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun akan kecewa karena ternyata orangtua atau wali murid masih harus membayar iuran pendidikan. Sekali lagi, mereka akan beranggapan, yang dilaksanakan hanya penggantian istilah dan permainan kata-kata (SPP- Sumbangan Pembinaan Pendidikan-ditiadakan, juga iuran BP3-Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan-tidak diberlakukan. Namun, ternyata tetap masih ada biaya yang harus dikeluarkan).

Kedua, orangtua (terutama dari kalangan miskin) makin tercekik dengan berbagai biaya tambahan mulai dari seragam, buku pelajaran, darma wisata, dan sebagainya. Dalam lingkaran setan kemiskinan pendidikan siswa-lah yang menjadi korban pada tataran yang paling menderita. Dalam proyek pengadaan buku pelajaran, seragam, dan sebagainya, guru (dan juga kepala sekolah) mengambil keuntungan dengan dalih kesejahteraan guru yang amat memprihatinkan. Jika siswa tidak mampu membayar berbagai biaya tambahan itu, terancamlah kesinambungan pendidikannya.

Pembiayaan pendidikan yang tanggung-tanggung oleh pemerintah akan menimbulkan (atau makin mengukuhkan) kesenjangan di masyarakat.

Kesenjangan sekolah kaya-miskin

Minimnya tanggung jawab dan peran pemerintah dalam bidang pendidikan makin mengukuhkan segregasi siswa berdasarkan status sosio-ekonomi. Siswa-siswi dari keluarga miskin yang mendapat subsidi pemerintah tidak akan mampu menanggung kekurangan biaya sehingga mereka akan terpaksa mencari dan terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang minimalis (baca: miskin), di mana biaya operasional per anak tidak (jauh) melebihi unit cost yang sudah ditetapkan. Sementara itu, siswa-siswi dari kelas menengah dan atas bebas memilih sekolah dengan sarana dan prasarana memadai. Selanjutnya, karena sekolah-sekolah ini mendapat iuran pendidikan memadai dari siswa, sekolah- sekolah ini akan mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk makin membenahi diri dan meningkatkan mutu pendidikan. (catatan: Besarnya anggaran tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan di suatu sekolah. Namun, kekurangan anggaran hampir pasti amat menghambat peningkatan mutu pendidikan). Dalam jangka waktu panjang, disparitas sekolah miskin dan kaya serta anak miskin dan kaya akan makin lebar. Bahkan, di beberapa daerah banyak sekolah miskin harus ditutup karena sudah tidak mampu lagi membiayai penyelenggaraan pendidikan.

Efek kemiskinan dalam pendidikan juga memperlebar jurang antara kota dan desa (Pendidikan dan Kemiskinan Kita, Frietz Tambunan, Kompas, 20/7/2004). Kesenjangan antara sekolah kaya dan miskin ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan, di negara sekaya Amerika Serikat pun disparitas ini muncul di permukaan sebagai fenomena neoliberalisme yang amat memprihatinkan (Jonathan Kozol, Savage Inequalities).

Kesenjangan kekuasaan-kewajiban negara

Mengacu Pasal 31 Amandemen UUD 1945, UU SPN No 20/2003, dan Konvensi Dakkar, pemerintah wajib menyediakan pendidikan bermutu secara gratis kepada setiap warga negara. Secara rinci, Pasal 49 UU SPN No 20/2003 menyatakan, "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Bahwa ternyata anggaran pendidikan-seperti disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan sidang DPR 15 Agustus 2003-ditetapkan sebesar kurang lebih Rp 15,2 triliun (berarti hanya 4,12% dari anggaran pendapatan negara sebesar Rp 343,9 triliun dan anggaran belanja negara yang sebesar Rp 368,8 triliun), telah terjadi pelanggaran awal oleh pemerintah terhadap UU SPN. Dalam konteks negara yang sedang mengalami krisis multidimensional, keterbatasan dan ketidakmampuan pemerintah sering diajukan kepada masyarakat untuk dipahami dan diterima. Bahkan, pemahaman dan penerimaan masyarakat diikuti dukungan dan partisipasi masyarakat untuk mengisi kekosongan yang ada. Misalnya, swadaya masyarakat dalam pengelolaan sekolah-sekolah swasta.

Seyogianya kewajiban dan layanan publik oleh negara berjalan seiring dengan kekuasaan dan wewenang. Namun, ketika negara tidak mampu menyediakan pendidikan bermutu secara gratis kepada setiap warganya dan masyarakat mengambil alih peran pemerintah dalam pengelolaan sekolah-sekolah secara swadaya, kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada masyarakat masih belum seimbang. Beberapa kasus, mulai dari pelaksanaan UAN, penetapan penerbit tertentu dan buku ajar yang harus dipakai, penjualan soal-soal ulangan (UUB, EBTADA, dan sebagainya), sampai dengan sistem penerimaan siswa baru, menunjukkan kewajiban dan layanan publik dalam dunia pendidikan masih belum seimbang dengan kekuasaan dan wewenang. Ketika pemerintah gagal memenuhi kewajibannya, masyarakat harus memahami dan menerima keterbatasan itu. Namun, ketika masyarakat tidak mampu memenuhi tuntutan pemerintah, mereka harus menghadapi berbagai macam sanksi (melalui perangkat akreditasi, perizinan, dan sebagainya).

Ketidakseimbangan antara kekuasaan dan kewajiban ini mendapat sorotan dalam masyarakat dan perlu mendapat perhatian serius jika negara masih beriktikad baik untuk memperbaiki kinerjanya dan meraih kembali kepercayaan publik.

Otonomi Daerah

Alokasi minimal 20 persen dari APBN dan APBD yang sudah ditetapkan dalam UU SPN No 20/2003, tetapi tidak dipenuhi di tingkat nasional kemungkinan besar akan sulit terjadi di daerah-daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menentukan anggaran pendidikan dalam APBD-nya. Kondisi dan kemampuan tiap daerah tentu berbeda. Ada daerah yang mungkin sudah mampu menggratiskan pendidikan dasar (Sesaat setelah terpilih pada 28 Agustus 2003, Wali Kota Malang Drs Peni Suparto meluncurkan pendidikan gratis dari SD sampai SMU, Kompas, 29/8/2003). Sementara daerah lain belum sanggup.

Variasi antardaerah yang amat tinggi akan mengarah kepada kesenjangan pendidikan dan pembangunan manusia di berbagai daerah. Kesenjangan ini selanjutnya akan berpengaruh pada kemajuan masing- masing daerah di kemudian hari. Untuk meminimalkan kesenjangan antardaerah, peran pemerintah pusat masih dibutuhkan. Perlu ada kesepakatan dan penetapan biaya maksimal yang harus dibebankan kepada siswa (terutama untuk sekolah-sekolah negeri).

Kepercayaan publik terhadap aparat

Pemberian subsidi untuk siswa dari keluarga miskin perlu disertai antisipasi terhadap teknis pelaksanaan distribusi dana. Sosialisasi, pendataan, dan distribusi subsidi pendidikan ini harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Berbagai kasus penyelewengan dalam program Jaring Pengaman Sosial dan yang lain, makin mengikis kepercayaan publik terhadap aparat negara (baik eksekutif maupun legislatif). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di berbagai tingkat perlu menyiapkan segala perangkat sosialisasi, pendataan, dan distribusi dengan lebih bertanggung jawab, jujur, dan transparan. Sementara itu, fungsi kontrol yang dilakukan masyarakat baik secara formal lewat Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah maupun lembaga masyarakat nonformal harus lebih digalakkan lagi. Sanksi tegas terhadap penyelewengan yang mungkin muncul harus disiapkan agar good governance tidak hanya menjadi slogan semata.

Pendidikan adalah lokomotif yang akan membawa bangsa ini dalam perjalanan menuju yang lebih baik. Janji para wakil rakyat yang sudah terpilih untuk dewan mendatang dan capres untuk mengedepankan pendidikan perlu diikuti komitmen dan kejujuran untuk berpikir dan bertindak di atas kepentingan sendiri dan golongan, agar bangsa ini bisa lebih cerdas di kemudian hari. Masyarakat tentu harus menggunakan hak mereka untuk terus mengontrol pemenuhan janji tersebut.

Anita Lie Pendidik, Tinggal di Surabaya

Baca Selengkapnya

MBS = Masyarakat Bayar Sendiri

Darmaningtyas

INAWATI (13) gadis cilik dari Bogor itu menuturkan, dirinya tidak sekolah ke jenjang SLTP karena tidak punya biaya. Ayahnya seorang pengangguran, kadang menjual minuman botol. Sementara ibunya hanya pekerja rumah tangga. Karena keinginan sekolahnya tinggi, ia masuk ke sanggar belajar yang difasilitasi lembaga swadaya masyarakat. Namun, itu tidak dikatakan kepada ibunya karena pasti tidak diizinkan. Ibunya menuntut dia bekerja untuk menopang ekonomi keluarga.

KISAH itu terungkap saat dialog dengan anak-anak miskin di Jakarta, 23 Juli 2004, yang diprakarasai Yayasan Kelopak dan kawan-kawan. Ketika ditanya, "siapa yang tidak bersekolah?", ternyata yang tunjuk jari lebih dari 10 anak atau sekitar 20 persen dari anak-anak yang hadir. Semua anak yang tidak bersekolah itu memiliki alasan sama: tidak ada biaya dan dituntut bekerja oleh orangtuanya. Di Yogyakarta, ada orangtua yang menunda anaknya masuk sekolah dasar (SD) guna menunggu kakaknya lulus dulu sehingga bebannya tidak berat.

Bila kita melihat bahwa stratifikasi sosial di masyarakat "didominasi" kelas bawah, kasus anak-anak tidak bisa sekolah karena masalah biaya itu menjadi amat banyak, jumlahnya mencapai jutaan, hanya saja tidak termonitor.

Atas keadaan itu, negara juga tidak peduli terhadap nasib orang miskin. Terbukti, pada acara dialog itu, tidak seorang pun pejabat negara hadir meski Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) diundang. Bahkan, wakil dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang berjanji hadir pun tidak jadi datang. Mereka memilih pergi ke Ancol yang dihadiri Presiden Megawati serta anak-anak kaya dan pintar. Anak-anak yang miskin dan terpinggirkan tidak memperoleh perhatian sama sekali.

Kemiskinan dan ketidakadilan

Kemiskinan dan ketidakadilan merupakan akar masalah dari persoalan rendahnya angka partisipasi di SLTP sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP baru mencapai 77,40 persen meski program Wajib Belajar Sembilan Tahun sudah berlangsung sepuluh tahun. Mayoritas alasan tidak bersekolah adalah karena faktor biaya. Namun di lain pihak, pertumbuhan kendaraan pribadi di kota-kota besar maupun kecil amat tinggi. Ini menunjukkan adanya suatu ironi ketidakadilan: di antara banyak orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, banyak pula yang hidup dalam kemewahan. Masalahnya, adanya ketidakpekaan dari yang kaya terhadap yang miskin.

Ironisnya, ketidakadilan juga diperlihatkan negara. Di satu pihak anggaran pendidikan dikurangi dengan alasan negara sedang bangkrut, tetapi di lain pihak negara bisa membayar bunga dan cicilan utang luar negeri yang mencapai Rp 134 triliun dalam satu tahun, bisa memberi uang pesangon pegawai kontrakan BPPN ratusan miliar (padahal umumnya tidak ada pegawai kontrakan itu dapat pesangon), bisa membeli helikopter, dan membebaskan para koruptor kelas kakap yang selama ini membuat bangsa Indonesia jatuh miskin. Subsidi negara untuk pendidikan terkonsentrasi ke sekolah-sekolah favorit, sementara sekolah-sekolah swasta pinggiran yang menampung golongan miskin dan bodoh malah tidak ada subsidi sama sekali. Lalu kepada siapa anak-anak miskin dan bodoh itu mengeluhkan soal nasibnya bila negeri sendiri tidak peduli pada mereka?

Rasa pedih tidak bisa bersekolah sebetulnya tidak hanya dirasakan anak- anak, tetapi juga oleh orangtua yang berhasrat menyekolahkan anaknya, tetapi terbentur masalah biaya yang tidak terjangkau. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT) membuat orangtua miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Mengingat, masuk TK dan SDN saja sekarang ada yang memungut biaya Rp 500.000-Rp 1.000.000, bahkan banyak yang di atas Rp 1 juta. Sementara masuk ke SLTP-SLTA bisa mencapai Rp 1 juta-Rp 5 juta (tergantung sekolah). Celakanya, kini SLTP/SLTA negeri tidak otomatis lebih murah dibandingkan negara sekolah swasta. Semua amat tergantung kebijakan sekolah masing-masing.

Bayar sendiri

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Di negara-negara lain seperti Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat yang lebih dulu menjalankan MBS, memaknai MBS sebagai proses demokratisasi pengambilan keputusan di sekolah. Bila semula keputusan dilakukan secara tunggal oleh negara, dengan adanya MBS itu proses pengambilan keputusan dilakukan bersama pihak-pihak yang terlibat (multistakeholder), termasuk orangtua murid dan murid sendiri. MBS sama sekali tidak berkait dengan masalah biaya karena pembiayaan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab negara.

Namun, di Indonesia MBS dimaknai lain, terutama untuk melakukan mobilisasi dana, bukan sebagai proses demokratisasi pengambilan keputusan pendidikan. Karena itu, pembentukan Komite Sekolah/Dewan Pendidikan-yang merupakan organ MBS-selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas.

Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok "sesuai keputusan Komite Sekolah". Namun, pada tingkat implementasinya tidak transparan karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan kepala sekolah, persis seperti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di masa lalu. Dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap masalah pendidikan warganya.

Keluhan masyarakat dalam hal pendidikan, terutama golongan miskin, karena dari soal seragam sekolah, tas, sepatu, buku pelajaran, buku tulis, uang gedung, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), tabungan, dan sejenisnya harus diusahakan dalam waktu amat singkat dan bersamaan, tidak otomatis mendapat respons dari Komite Sekolah. Sebaliknya, pihak sekolah melalui Komite Sekolah justru menegaskan, semua ini terjadi karena kini MBS, jadi semua harus diusahakan oleh sekolah. Dengan kata lain, MBS kependekan dari "Masyarakat Bayar Sendiri". Karena MBS, masyarakat bayar sendiri pendidikannya.

Kondisinya akan lebih buruk lagi bila kelak RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) disahkan menjadi UU BHP. Berubahnya status lembaga pendidikan dari milik publik ke bentuk badan hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Oleh karena itu, RUU BHP itu harus ditolak, jangan sampai disahkan menjadi undang-undang.

Kehadiran UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang semula diharapkan dapat melindungi warga, ternyata malah mengaburkan hak- hak warga negara untuk memperoleh akses pendidikan dari negara. Pasal 34 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 menyatakan "Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun tanpa memungut biaya". Namun, bunyi ayat ini dianulir oleh Pasal 46 Ayat (1) yang menyatakan, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat".

Adanya dua pasal kontradiktif itu memperlemah posisi warga. Warga yang menuntut pelayanan pendidikan secara gratis dapat dituntut balik dengan kata- kata "bukankah pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat?" Pasal 46 UU Nomor 20 Tahun 2003 inilah yang lalu menjadi cantolan pelaksanaan MBS.

Cara pemerintah melempar tanggung jawab pembiayaan pendidikan ke MBS itu lalu ditiru pengelola sekolah swasta. Meski masyarakat sudah tahu kalau sekolah-sekolah swasta itu sejak dulu mendapat subsidi kecil dari pemerintah, para pengelola sekolah swasta selalu melegitimasi pungutannya pada "MBS".

Karena MBS, sekolah harus mandiri sehingga biaya sekolah harus dinaikkan. Namun, transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan tidak terjadi sama sekali.

Mengakhiri stres

Stres masyarakat yang pusing mencari sekolah dan biaya sekolah harus cepat diakhiri sebelum berkembang menjadi sakit jiwa. Ada beberapa langkah teknis dan strategis guna mengurangi stress itu. Pertama, secara teknis, Depdiknas perlu merevisi kalender pendidikan yang mengatur jadwal ujian akhir, ulangan umum semester genap, libur akhir tahun ajaran, penerimaan murid baru, dan permulaan tahun ajaran baru agar tidak berdekatan. Jadwal yang terlalu berdekatan membuat orangtua maupun murid tidak sempat bernafas. Orangtua terus diburu mencari biaya dan murid terus ditekan untuk belajar tiada henti. Kini, berilah kesempatan kepada orangtua dan murid untuk rileks sejenak melalui kecerdasan membuat kalender pendidikan.

Kedua, yang lebih strategis adalah mengoreksi konsep MBS dan organ (Komite Sekolah/Dewan Pendidikan) agar berfungsi sebagai proses pendemokratisasian pendidikan, bukan untuk mobilisasi dana pendidikan. Dana pendidikan tetap menjadi tanggung jawab negara, negara mampu menggratiskan biaya pendidikan bagi warganya yang miskin dari SD-PT asalkan mau. Terbukti banyak uang negara yang dikorup pejabatnya, pengusaha, bayar utang, membeli Sukhoi, operasi militer, dan inefisiensi lainnya. Jadi, jangan atas karena korupsi pejabat, masyarakat menjadi korban.

Ketiga, revisi UU No 20/2003 yang menjadi titik awal privatisasi pendidikan, sekaligus melempar tanggung jawab negara terhadap urusan pendidikan warganya. Pendidikan tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh negara.

Keempat, batalkan rencana pembahasan dan pengesahan RUU BHP menjadi UU BHP karena hal itu akan mengantarkan bangsa ini masuk ke jurang kebodohan sepanjang masa.

Darmaningtyas Anggota Dewan Penasihat CBE di Jakarta

Baca Selengkapnya

Kemiskinan dan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Djauzak Ahmad

BAGI bangsa yang ingin maju, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Sama dengan kebutuhan perumahan, sandang, dan pangan. Bahkan, ada bangsa atau yang terkecil adalah keluarga, pendidikan merupakan kebutuhan utama. Artinya, mereka mau mengurangi kualitas perumahan, pakaian, bahkan makanan, demi melaksanakan pendidikan anak-anaknya.

SEHARUSNYA negara juga demikian. Apabila suatu negara ingin cepat maju dan berhasil dalam pembangunan, prioritas pembangunan negara itu adalah pendidikan. Jika perlu, sektor-sektor yang tidak penting ditunda dulu dan dana dipusatkan pada pembangunan pendidikan.

NEGERI ini telah lebih dari 20 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun dan telah 10 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Maksud dan tujuan pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada anak bangsa untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat banyak. Apabila perlu, pendidikan dasar enam tahun seharusnya dapat diberikan pelayanan secara gratis karena dalam pendidikan dasar enam tahun atau sekolah dasar kebutuhan mendasar bagi warga negara mulai diberikan. Di sekolah dasar inilah anak bangsa diberikan tiga kemampuan dasar, yaitu baca, tulis, dan hitung, serta dasar berbagai pengetahuan lain. Setiap wajib belajar pasti akan dimulai dari jenjang yang terendah, yaitu sekolah dasar.

Seperti diketahui, sebagian besar keadaan sosial ekonomi masyarakat kita tergolong tidak mampu. Dengan kata lain, mereka masih dililit predikat miskin. Mulai Inpres Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pembangunan Sekolah Dasar dan inpres- inpres selanjutnya, negeri ini telah berusaha memberikan pendidikan murah untuk anak bangsanya. Puluhan ribu gedung sekolah dasar telah dibangun dan puluhan ribu guru sekolah dasar diangkat agar pemerataan kesempatan belajar untuk jenjang sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan murah, dari kota sampai ke desa-desa. Semua warga negara, kaya atau miskin, diberi kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan dasar enam tahun yang biayanya dapat dijangkau golongan miskin.

Kejadian itu dapat dinikmati dalam jangka waktu cukup lama, yaitu sejak dicetuskannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun tahun 1984. Sayang, gema wajib belajar itu makin hari makin melemah karena komitmen bangsa ini pada wajib belajar tidak seperti saat dicanangkan. Jika selama ini kita melihat pendidikan tinggi itu mahal, sekolah menengah juga mahal, SMP juga mahal, sekarang kita saksikan memasuki sekolah dasar pun sudah mahal.

Kini kita melihat, hampir semua jenjang sekolah negeri sudah menjadi lembaga komersialisasi karena yang berbicara tidak lagi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kurikuler, tetapi justru besarnya biaya masuk untuk sekolah dasar. Jika untuk masuk sekolah dasar ditentukan oleh umur, maka seorang anak yang sudah berumur tujuh tahun atau lebih wajib diterima sebagai murid sekolah dasar. Ini adalah ketentuan yang tidak boleh ditawar karena ketentuan untuk masuk sekolah dasar adalah berdasarkan umur.

Agaknya pelaksanaan wajib belajar negeri ini adalah slogan yang selalu didengung-dengungkan. Padahal, dalam kenyataannya, pelaksanaan wajib belajar dihalang-halangi, karena untuk masuk sekolah dasar pun kini harus membayar mahal sehingga masyarakat miskin tidak mungkin dapat membayarnya. Maka terjadilah hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila semua pihak, terutama guru dan kepala-kepala sekolah, menghayati tujuan wajib belajar itu. Bagi masyarakat dan orangtua yang kaya, anaknya akan dapat bersekolah di sekolah negeri, sedangkan yang miskin akan gagal dan tidak bersekolah.

Untuk masuk ke sekolah swasta, masyarakat miskin tidak mungkin mampu membayarnya. Akibatnya, banyak anak bangsa yang tidak akan memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan. Sungguh satu hal yang ironis. Sebab, pada negara yang hampir 60 tahun usianya ini, banyak anak bangsanya akan menjadi buta huruf karena dililit kemiskinan dan negeri ini akan terpuruk karena kualitas sumber daya manusianya tidak mampu bersaing dengan negara –negara yang lain.

PENULIS sengaja memfokuskan tulisan ini pada kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar enam tahun karena bagi warga negara sekurang-kurangnya harus memiliki kemampuan setingkat sekolah dasar, dengan harapan akan memperoleh pendidikan lanjutan. Dengan memiliki dan dibekali kemampuan dasar itu, seorang warga negara akan memiliki harga diri, dapat menambah wawasan melalui kemampuan baca, sehingga ia menjadi warga negara yang tidak picik, mampu menerima pembaruan, dan meningkatkan kemampuannya.

Apabila praktik-praktik pungutan yang diadakan sekolah- sekolah dibiarkan dan tidak ditertibkan, maka akan bertambah banyaklah deretan anak- anak yang tidak bersekolah karena tidak mampu. Dan hanya anak-anak orang kaya saja yang akan memperoleh pendidikan dari tingkat terbawah sampai ke tingkat yang tinggi. Akibat dari itu semua, negeri ini akan dihuni golongan kaya dan terdidik yang akan membentuk kelas tersendiri dalam masyarakat.

Di lain pihak akan terdapat keluarga miskin dan tidak terdidik yang merupakan golongan terbesar di negeri ini. Jika itu terjadi, alangkah rusaknya struktur masyarakat di negeri ini, yang berakibat terjadinya kesenjangan sosial yang tidak kita inginkan. Anehnya, kejadian-kejadian itu justru terjadi di era otonomi daerah, yang seharusnya ada perubahan menuju kebaikan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Diharapkan pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah akan lebih baik karena banyak daerah menyediakan dana pendidikan yang tidak sedikit, yang seharusnya pungutan-pungutan itu tidak perlu terjadi.

Adalah suatu kekeliruan yang telah dibuat bahwa wewenang pendidikan yang begitu luas diberikan kepada kabupaten dan kota. Padahal, di daerah-daerah belum tersedia tenaga-tenaga pendidikan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pendidikan di daerahnya. Banyak pejabat yang menangani masalah pendidikan tidak tahu benar akan tugasnya. Lebih-lebih fungsi pengawasan yang menjadi syarat utama dalam proses pendidikan tidak berfungsi. Akibatnya, banyak kepala sekolah yang cenderung mengambil keputusan sendiri- sendiri dengan melanggar ketentuan yang ada, antara lain melaksanakan pungutan untuk masuk sekolah.

MENURUT pengamatan penulis, alasan diadakannya pungutan yang memberatkan itu antara lain untuk kesejahteraan guru dan pembangunan lokal tambahan. Kedua alasan itu adalah alasan klasik yang sudah lama terjadi. Akan tetapi, pungutan yang dilakukan akhir-akhir ini dinilai sudah tidak wajar karena jumlahnya begitu besar dan memberatkan, terutama bagi yang miskin.

Untuk mengatasi semua itu, pertama, janganlah kemiskinan dijadikan penyebab terhambatnya anak bangsa untuk memperoleh pendidikan.

Kedua, guru atau profesi guru adalah profesi khusus. Profesi guru tidak sama dengan pegawai negeri lain. Tugasnya terikat pada waktu dan tempat. Karena itu, penggajian pada guru harus berbeda dari pegawai negeri lainnya, agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan tidak perlu memikirkan untuk pungutan-pungutan yang tidak sah.

Ketiga, apabila penghasilan guru sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, diharapkan berbagai pungutan tidak terjadi. Jika melanggar berbagai ketentuan itu, mereka harus dikenai sanksi.

Keempat, kepada pengelola pendidikan dan komite sekolah, harus selalu ada koordinasi dengan sekolah agar ketentuan- ketentuan kurikuler, terutama dalam penerimaan murid baru, dapat berjalan menurut ketentuan yang ada.

Djauzak Ahmad Mantan Direktur Pendidikan Dasar; Ketua Majelis Pendidikan Riau



Baca Selengkapnya

Biaya Pendidikan di Indonesia


* Perbandingan pada Zaman Kolonial Belanda dan NKRI

Kompas, BIAYA pendidikan akademis tidak pernah murah. Yang membuat biaya pendidikan terlihat tinggi karena dibandingkan dengan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia.

Di zaman kolonial Belanda, pemerintah kolonial sebenarnya tidak berniat mendirikan universitas. Mereka mendirikan hogeschool agar lulusan dapat membantu mission mereka menjajah rakyat Indonesia dengan mudah karena dapat memanfaatkan tenaga inlanders untuk diangkat sebagai pembantu utamanya.

Meski demikian, pemerintah kolonial akhirnya membuat sekolah juga. Pada mulanya, pemerintah kolonial mendirikan sekolah Nederlands Indische Artsen School di Surabaya. Lalu, didirikan School tot Opleiding voor Indische Artsen di Batavia. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta didirikan Algemene Middelbare School (AMS), Middelbare Opleiding School voor Indlandse Amstenaren di Magelang, Middelbare Opleiding School voor Inlandse Bestuur Ambtenaren di Bandung, Middelbare Landbouw School di Bogor dan Ungaran. Juga Veeartsen School di Bogor.

Sekolah-sekolah itu adalah setara dengan jenjang sekolah menengah. Setelah itu, pemerintah kolonial baru mendirikan Rechts Hogeschool (RH) dan Geneeskundige Hogeschool di Jakarta. Di Bandung, pemerintah kolonial mendirikan Technische Hogeschool (TH). Kebanyakan dosen TH adalah orang Belanda.

Pada zaman kolonial (kalau tidak salah ingat), hanya ada seorang pribumi yang menjadi guru besar, yaitu Prof Husein Djajadiningrat, yang kemudian menjabat Direktur Departement Van Onderwijs en Eredienst, disusul kemudian oleh Prof Dr Mr Supomo yang mengajar di RH. Sementara universitasnya baru didirikan setelah Perang Dunia II usai dan pemerintah kolonial mau menjajah kembali Indonesia.

BAGI kaum inlanders atau pribumi, mereka agak sulit untuk masuk ke sekolah-sekolah tinggi itu. Bahkan, ketika almarhum Prof Roosseno lulus TH, jumlah lulusan yang bukan orang Belanda hanya tiga orang, yaitu Roosseno dan dua orang lagi vreemde oosterling alias keturunan Tionghoa. Bila demikian, lantas berapa orang yang lulus bersama almarhum Ir Soekarno (presiden pertama RI) dan Ir Putuhena? Di zaman pendudukan Jepang, pernah dicari 100 orang insinyur yang dibutuhkan. Padahal saat itu belum ada 90 orang insinyur lulusan TH Bandung.

Biaya kuliah untuk satu tahun di salah satu sekolah tinggi itu besarnya fl (gulden) 300. Saat itu, harga satu kilogram (kg) beras sama dengan 0,025 gulden. Maka, besar uang kuliah sama dengan 12.000 kg beras. Bila ukuran dan perbandingan itu diterapkan sebagai biaya kuliah di universitas sekarang, sedangkan harga beras sekarang rata-rata Rp 3.000 per kg, maka untuk kuliah di universitas biayanya sebesar Rp 36 juta per mahasiswa per tahun.

Biaya di MULO, setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama, adalah sebesar 5,60 gulden per siswa per bulan, setara dengan 224 kg beras. Bila dihitung dengan harga beras sekarang, akan menjadi Rp 672.000 per siswa per bulan. Maka, saat itu banyak rekan sekolah saya masuk ke Ambachtschool atau Technische School, karena biayanya agak murah sedikit. Berbekal keterampilan yang diperoleh di Ambachtschool atau Technische School, siswa bisa langsung bekerja setelah lulus.

Meski biaya sekolah mahal, bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomis, tetapi mempunyai bakat dan nilai rapor bagus, kepala sekolah dapat mengajukan pembebasan biaya uang sekolah ke Departement O & E. Biasanya, bila pengajuan pembebasan biaya diajukan oleh Direktur MULO atau AMS, Departemen O & E akan mengabulkan, bahkan amat mungkin siswa bersangkutan juga diberi beasiswa untuk hidup.

Dari pengalaman pribadi, orangtua saya berhenghasilan 100 gulden sebulan. Dengan penghasilan itu, hampir mustahil orangtua saya bisa mengirimkan keempat anaknya menikmati pendidikan tinggi. Meski demikian, dengan kerja keras, saya dan semua adik saya dapat menikmati pendidikan tinggi. Bahkan, saya dan beberapa ratus teman pada tahun awal kemerdekaan, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih miskin, dapat menikmati beasiswa.

PADA tahun 1950, NKRI baru saja menyelesaikan perang kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Toh Pemerintah NKRI yang masih miskin mampu memprogramkan pendidikan bagi kader bangsanya. Ratusan pemuda Indonesia dibiayai Pemerintah NKRI untuk meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dewasa ini NKRI sudah begitu kaya, mengapa beasiswa bagi para kader bangsa tidak lancar? Padahal NKRI ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan penghasilan rakyatnya amat rendah. Kepada mereka yang rajin dan cerdas, sudah seharusnya pemerintah memberikan beasiswa karena pendidikan akademis memang mahal.

Seyogianya industri atau instansi pemerintah menyerahkan tugas penelitiannya kepada universitas sehingga biaya penelitian yang harus dipikul perguruan tinggi dapat dibantu atau bahkan dipikul industri dan instansi pemerintah. Dengan demikian, biaya bagi mahasiswa dapat dikurangi.

Juga cara perguruan tinggi melakukan pembibitan, jangan langsung diambil dari yang fresh graduate. Lebih-lebih kalau dosen muda itu lulusan perguruan tinggi itu karena akan timbul inbreeding bila mereka tidak disekolahkan ke tingkat lanjutan atau dimagangkan di profesi tertentu. Dosen di perguruan tinggi membutuhkan pengalaman kerja di luar perguruan tinggi, di mana mereka dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasai. Maka, di luar negeri banyak profesor yang diambil dari industri atau instansi. Mereka sudah pernah menguji kemampuannya untuk berkompetisi dengan alumni dari perguruan tinggi lain. Setelah diketahui kemampuannya, mereka dipanggil untuk menjadi profesor di perguruan tertentu.

Profesor yang mengajar di universitas seyogianya mampu mengembangkan ilmunya melalui riset yang dilakukan para kandidat doktor yang dibimbingnya. Bila ada profesor yang tidak membimbing doktor, maka risetnya sudah berhenti atau ilmunya tidak berkembang. Mereka yang tidak mampu mempromotori doktor jangan diangkat sebagai profesor, cukup lektor kepala saja. Apakah tugas seorang profesor hanya mengajar dari buku yang ditulis rekannya saja?

Seorang profesor harus mau mengembangkan ilmunya dengan cara mempromotori kandidat doktor bidang ilmunya. Bila tidak demikian, perkembangan perguruan tinggi akan menjadi seperti sekolah menengah atas plus. Pada umumnya, perguruan tinggi mengembangkan ilmu yang dikuasai profesornya, maka biaya untuk belajar di perguruan tinggi selalu mahal. Dari perguruan tinggi inilah timbul inovasi dan kreasi yang selanjutnya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mempertahankan hidupnya aman dan nyaman.

Perguruan tinggi yang satu akan bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, terutama dalam kemajuan ilmu dari hasil risetnya. Mengingat biaya penelitian tidak murah, untuk dapat mengikuti kuliah di perguruan tinggi dibutuhkan biaya tidak sedikit. Bila hasil riset dapat langsung diaplikasikan dan dapat dijual ke industri atau instansi terkait, hasil ini secara kumulatif dapat digunakan membiayai riset berikutnya. Jadi, hasil riset dapat menumbuhkan multiplier effect.

BIAYA mengikuti pendidikan di perguruan tinggi yang mahal bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara mana pun tetap tinggi dan penghasilan para profesornya pun amat memadai. Dengan demikian, tidak ada profesor yang bekerja di tempat lain (nyambi), kecuali di bidang pendidikan.

Di luar negeri, bila ada seorang direktur industri atau instansi dipanggil untuk menjabat profesor di salah satu perguruan tinggi, jabatannya akan ditinggalkan. Karena, jabatan profesor di perguruan tinggi lebih terhormat dan penghasilannya meningkat. Keadaan ini berbeda dengan situasi perguruan tinggi di Indonesia. Bila seorang profesor diminta menjadi direktur salah satu industri atau instansi, jabatan di perguruan tingginya akan ditinggalkan. Karena, penghasilan profesor di perguruan tinggi Indonesia rendah.

Dengan biaya kuliah yang tinggi, perguruan tinggi diharapkan akan menghasilkan riset dan ilmu yang sepadan. Menurut saya, tidak semua pemuda harus kuliah di perguruan tinggi bila kemampuan berpikirnya tidak cukup baik. Lebih baik mereka masuk akademi yang mengajarkan ilmu terapan, profesi dan kompetensi yang amat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebetulnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah ilmu dari seseorang yang dapat disumbangkan, bukan suatu gelar yang menempel pada namanya, tetapi tidak dapat dimanfaatkan masyarakat. Janganlah membanggakan diri dengan gelar yang dijualbelikan seperti pernah disinyalir Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Semoga masyarakat tidak silau melihat beberapa gelar yang dipajang di sekitar nama seseorang.

Nakoela Soenarta Guru Besar Ilmu Teknik Mesin di FTUI, ISTN, dan FTUP

Baca Selengkapnya

Pendidikan Murah? "Ah... Ndobos!"


ANTI hampir saja tidak bisa mengenyam pendidikan. Pasalnya, untuk masuk SD negeri di dekat rumahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, orangtuanya harus merogoh kocek. Padahal, sebagai pekerja serabutan, uang sebesar itu bisa dipastikan tidak dimiliki Yanto, ayah Anti. Untung ada penilik sekolah yang berbaik hati mau "menolong". Meski demikian, Yanto tetap harus mengeluarkan uang Rp 500.000. Tak mengherankan bila pagi itu, Yanto kelabakan mencari uang, mengutang ke sana kemari. Buat apa? "Ya buat menyekolahkan Anti," sahut Yanto. Lho, katanya sekolah gratis. Logikanya, untuk masuk sekolah negeri, kalaupun harus membayar, tentu tidak mahal. Artinya, pendidikan sudah murah. "Siapa bilang pendidikan murah? Ah... ndobos!" sergah Yanto yang asal Yogyakarta ini.

LAIN lagi pengalaman Warmin yang sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu. Karena tak ingin berpisah dengan keluarganya, ia memboyong anak dan istrinya dari Subang ke Jakarta. Dan sesuai dengan pemahamannya, ia menyekolahkan anaknya di sekolah dasar (SD) negeri di kawasan Klender, Jakarta Timur, dengan pikiran sekolah milik pemerintah itu tentu tidak menyedot biaya. "Ternyata banyak juga pengeluaran untuk anak negeri. Buku berganti-ganti. Belum iuran ini dan itu. Akhirnya, ya terasa mahal juga," ujar Warmin.

Ibu Suyati mempunyai pengalaman lain. Sebagai istri seorang pegawai negeri, ibu tiga anak ini benar-benar dibuat pusing dengan harga buku-buku pelajaran yang harus digunakan putri sulungnya. Kalau memesan melalui sekolah atau toko-toko buku terkenal, harganya dirasa agak tinggi. Tanpa berpikir panjang, Ny Suyati segera ke Kompleks Gedung Maya Indah, di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dengan tekun dan tabah, Ny Suyati masuk-keluar toko-toko buku yang menjadi grosir buku-buku pelajaran.

"Harga buku biologi terbitan Erlangga yang di toko buku ternama seharga Rp 65.000, di sini (Senen-Red) harganya sama, tetapi mendapat potongan 25 persen. Lumayan kan? Padahal, untuk keperluan buku pelajaran, semua bisa diperoleh di sini, berikut dengan potongannya. Ya, lebih dari lumayan," tutur Ny Suyati.

Untuk keperluan seragam, banyak orangtua yang terpaksa harus mencari di luar sekolah. Keluarga Widiastuti, misalnya, untuk mencukupi kebutuhan seragam ketiga anaknya, diputuskan untuk belanja di pasar. Disadari benar, harga seragam di sekolah dengan di pasar mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Untuk seragam SD, misalnya, harga satu setel baju putih dan celana merah di sekolah sebesar Rp 70.000. Padahal, masing-masing anak paling tidak harus memiliki dua setel baju seragam. Itu berarti, untuk seragam satu anak harus dikeluarkan Rp 140.000. Sedangkan untuk tiga anak, paling tidak harus keluar Rp Rp 420.000. Belum lagi baju seragam pramuka yang lengkap seharga Rp 150.000. Ditambah lagi, kalau siswa masuk sekolah swasta, biasanya masih ada seragam sekolah, entah berupa baju batik atau lainnya.

"Di pasar, harga baju putih hanya Rp 15.000, sedangkan celana antara Rp 15.000 sampai Rp 20.000. Memang, kalau membeli seragam di pasar tidak ada badge sekolah. Beli aja badge-nya di sekolah, tinggal jahit sendiri. Ini baru seragam resmi, baju putih dan celana merah atau baju putih dan celana biru. Belum lagi harga buku. Buku- buku bekas kakak-kakak kelasnya tidak lagi bisa dipakai. Paling-paling dijual sebagai kertas kiloan. Meski buku itu dulu dibeli dengan harga Rp 50.000, setelah tahun ajaran baru berlalu, harganya tinggal Rp 750 per kilogram. "Iki sekolah opo?" gumam Ny Widiastuti.

PERGULATAN orangtua untuk menyediakan uang ekstra setiap awal tahun ajaran hampir sudah menjadi pemandangan umum. Maka, tidak mengherankan bila akhir tahun ajaran, kini bukannya ditanggapi dengan kegembiraan lagi, tetapi kebingungan, bahkan frustrasi. Berapa lagi uang yang harus dikeluarkan untuk membeli keperluan sekolah. Keluhan yang umum terjadi adalah selalu digunakannya buku baru. Padahal, harga buku ini setiap tahun bukannya turun, tetapi terus naik.

Untuk pelajar SD, misalnya, paling tidak harus disediakan buku matematika (seharga Rp 25.000), bahasa Indonesia (Rp 15.000), IPA (Rp 15.000), IPS (Rp 15.000). Belum lagi buku-buku yang lain. Paling tidak, untuk keperluan buku-buku pelajaran anak SD diperlukan biaya antara Rp 125.000 hingga Rp 170.000.

Yang lebih menyedihkan adalah masalah "perdagangan" buku ini telah menyeret sekolah menjadi pasar sekaligus pedagang. Sekolah sudah "ikut bermain" dalam memasarkan buku. Maklum, para penerbit yang bukunya digunakan di sekolah akan memberi iming-iming diskon 20 persen-30 persen untuk setiap buku. Bisa dibayangkan, berapa banyak uang diskon yang terkumpul nantinya.

"Anak saya di SD swasta dan termasuk daerah Banten. Ada tujuh buku yang harus dibeli, yaitu Matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan Agama. Harga seluruh buku itu Rp 125.000. Itu untuk anak yang duduk di kelas 1. Meski anak saya tidak naik kelas dan harus mengulang di kelas 1 SD, buku pelajaran pun tetap harus ganti. Anak kedua yang duduk di kelas IV harus membeli delapan buku pelajaran seharga Rp 202.000. Sedangkan untuk anak ketiga yang duduk di kelas VI SD, saya harus mengeluarkan Rp 169.000 untuk buku-buku pelajaran. Pusing Mas, benar-benar pusing kalau memikirkan sekolah sekarang ini," keluh Ny Widiastuti.

Selain membiayai anak-anaknya, Ny Widiastuti juga tergerak untuk membiayai anak pembantunya yang duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama (SMP) negeri. Ternyata, biaya yang harus dikeluarkan juga cukup tinggi. Ia mengemukakan, untuk keperluan buku-buku pelajaran, pihaknya harus mengeluarkan Rp 160.000 per semester. Anehnya, meski sudah membayar, buku-buku itu tidak langsung bisa diterima murid. Maka, kalau nanti satu buku pelajaran terdiri dari "jilid" A dan B, siswa-siswi masih berkewajiban membeli "jilid" B.

"Selain harus mengeluarkan uang untuk membeli buku seharga Rp 160.000, saya juga masih harus mengeluarkan uang Rp 270.000. Uang ini sudah mencakup uang SPP (sumbangan pembinaan pendidikan), seragam olahraga, satu set seragam sekolah, baju putih dan celana biru. Tetapi, yang lebih mengagetkan, ternyata untuk masuk SMP negeri itu, orangtua murid masih diminta uang pembangunan Rp 800.000," ungkapnya.

Itu semua baru menyangkut baju seragam dan buku pelajaran. Belum lagi keperluan sepatu dan tas. Untung, harga sepatu anak-anak yang sederhana Rp 50.000-Rp 70.000. Kaus kaki sekitar Rp 10.000. Sedangkan harga tas, juga yang sederhana dan umumnya berbentuk backpack, sekitar Rp 50.000.

Maka, pada hari pertama sekolah, seorang siswa SD yang menggunakan seragam baru, sepatu baru, kaus kaki baru, tas baru yang berisi seluruh buku-buku pelajaran yang masih baru, sama dengan seorang anak "memikul" beban seharga Rp 270.000- Rp 360.000.

"Itulah biaya yang harus dikeluarkan ketika anak baru masuk sekolah. Belum lagi, kalau di swasta, uang sekolah bulanan. Maka, tidak mengherankan bila biaya sekolah sekarang terasa mahal," ungkap Ny Suyati.

Pertanyaannya kini, bagaimana mungkin masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti buruh mencuci, pembantu rumah tangga, buruh kasar di pasar, bisa menyekolahkan anaknya? Padahal, Pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan Ayat (2) menyatakan, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Perintah UUD 45 ini diperkuat lagi melalui UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang disahkan 11 Juni 2003. Pasal 5 Ayat (1) UU SPN menyebutkan, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 Ayat 1), Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 Ayat 1), serta Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 Ayat 2). (Lihat Menuntut Tanggung Jawab Negara atas Pendidikan, hal 39)

Meski ada Amandemen UUD 1945 dan UU SPN, kalau pemerintah tidak ada uang, tetap saja "perintah" kedua undang-undang itu tidak bisa dilaksanakan. Tetap saja pemerintah tidak bisa mengatasi masalah pendidikan yang sudah telanjur kronis. Namun, juga tidak adil bila masyarakat menuntut agar pemerintah berjuang sendirian untuk mengatasi masalah ini.

Mengacu pada konsep pendidikan untuk semua (Education for All) yang dicetuskan di Jomtien, Bangkok, Thailand, tahun 1990, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Pengertian masyarakat di sini perlu diperluas, yaitu melibatkan kalangan bisnis. Mereka yang kaya dan masyarakat bisnis yang potensial perlu dilibatkan untuk mengatasi sulitnya mendapatkan dana untuk membangun pendidikan. Salah satu gagasan yang pernah muncul, dulu, adalah adanya pajak pendidikan. Pemerintah pusat maupun daerah perlu mendorong para pengusaha dan orang-orang kaya untuk ikut mengembangkan masyarakat. Sekian persen keuntungan digunakan untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan. Bila pemerintah dapat "mengajak" peran swasta ikut membiayai pendidikan bisa dibayangkan bahwa sejumlah sekolah yang bagus akan tampak di sekeliling pabrik atau tempat produksi. Tentu saja ini semua harus ada timbal baliknya. Bagi perusahaan yang sudah memberikan sebagian keuntungannya untuk pendidikan dibebaskan dari pajak-pajak yang lain. (Lihat, Pajak Sosial Pendidikan, Mengapa Tidak? hal 40)

BANYAK pihak melihat, mahalnya biaya pendidikan dan kian melangitnya harga buku pelajaran semakin ikut meminggirkan masyarakat kelas bawah. Akses anak-anak mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan, sebagaimana dialami anggota masyarakat yang lain, semakin sulit diwujudkan karena kendala uang.

Ketiadaan biaya benar-benar membuat mereka tidak bisa memperoleh salah satu hak dasarnya, yaitu pendidikan

Berbagai diskusi dan pembicaraan mengenai hal ini sudah sering dimunculkan. Awal Mei 2004, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga digelar seminar bertajuk "Menggugat Pendidikan".

Darmaningtyas, penasihat Centre for The Betterment of Education (CBE) yang tampil dalam seminar itu, menuding otonomi pendidikan sebagai biang keladi semakin terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat kelas bawah karena biaya pendidikan justru semakin mahal.

Darmaningtyas menunjukkan kenyataan, sekolah negeri yang seharusnya menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat (termasuk masyarakat bawah) kini justru terbukti menaikkan biaya pendidikan. Akibatnya, akses dan kesempatan masyarakat kelas bawah untuk bisa memperoleh dan menikmati pendidikan semakin terbatas.

"Yang menyedihkan, anak-anak yang bodoh dan yang berasal dari keluarga tak mampu secara ekonomis justru yang paling banyak dirugikan akibat mahalnya biaya pendidikan. Akibat kemiskinannya, mereka terpaksa masuk sekolah yang juga minim fasilitas dan bermutu rendah. Akibatnya bisa diduga, hasil studi mereka pun tak bisa mencuat. Hasil studi yang rendah otomatis akan menjadi tembok penghalang bagi mereka bila ingin masuk ke sekolah favorit.

Keadaan ini memaksa mereka hanya bisa masuk sekolah yang tidak bermutu dengan disiplin rendah. Pada akhirnya, mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan pengetahuan. Begitu seterusnya sehingga pendidikan yang akan dilalui masyarakat kelas bawah terus berputar pada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak bermutu. Bisa diduga, hasil pendidikan yang tidak bermutu akan mengarahkan mereka pada pekerjaan rendahan," tutur Darmaningtyas.

Melihat kenyataan ini, sudah selayaknya pemerintah turun tangan dan mencari upaya pemecahannya. Jangan sampai lingkaran kemiskinan pengetahuan terus berputar hanya pada masyarakat kelas bawah. Padahal, seluruh masyarakat selama ini meyakini bahwa sekolah merupakan sarana untuk menggapai kehidupan yang lebih layak.

Jangan sampai, masyarakat telanjur tidak percaya pada pemerintah, yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pendidikan bermutu bagi seluruh warganya. Kalau tidak, jangan salahkan masyarakat bila mengomentari pendidikan kita ndobos alias bohong. (Kompas - tonny d widiastono)



Baca Selengkapnya

Jangan Takut Menjadi Guru



Jangan Takut Menjadi Guru


Kompas, (Senin 27 Maret 2006)

Undang-Undang Guru dan Dosen mengajak kita percaya bahwa program kualifikasi, sertifikasi, dan pemberian beberapa tunjangan untuk guru akan meningkatkan kualitas guru dan secara otomatis mendongkrak mutu pendidikan. Tentu kita tidak percaya sepenuhnya. Mengapa? Karena ada satu hal yang sering kali terluput dari diskursus tentang rendahnya kualitas guru di Indonesia, yaitu soal birokratisasi profesi guru.

Birokratisasi profesi guru di zaman Orde Baru telah menghasilkan mayoritas guru bermental pegawai. Orientasi jabatan sangat kental melekat dalam diri para guru. Jabatan guru utama—sebagaimana layaknya guru besar di perguruan tinggi—tidak lagi dilihat sebagai tujuan puncak karier yang harus diraih seorang guru, melainkan lebih pada jabatan kepala sekolah atau jabatan-jabatan birokrasi lainnya di dinas-dinas pendidikan maupun di departemen pendidikan. Semangat profesionalismenya luntur seiring terjadinya disorientasi jabatan ini.

Birokratisasi juga menciptakan hubungan kerja "atasan-bawahan", yang lambat laun menghilangkan kesejatian profesi guru yang seharusnya merdeka untuk menentukan berbagai aktivitas profesinya tanpa harus terbelenggu oleh juklak dan juknis (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis) yang selama ini menjadi bagian dari budaya para birokrat. Guru menjadi tidak kreatif, kaku, hanya berfungsi sebagai operator atau tukang dan takut melakukan berbagai pembaruan.

Rasa takut itu pada akhirnya semakin memperkokoh kekuasaan birokrasi dengan menjadikan guru sebagai bagian dari pegawai-pegawai bawahan yang harus tunduk patuh pada perintah "atasan". Guru yang berani mengkritik, apalagi memprotes tindakan "atasan" yang tidak benar, dengan mudah diperlakukan sewenang-wenang seperti diintimidasi, dimutasi, diturunkan pangkatnya atau bahkan dipecat dari pekerjaannya. Kasus mutasi Waldonah di Temanggung, kasus mutasi 10 guru di Kota Tangerang, kasus pemecatan Nurlela dan mutasi Isneti di Jakarta, serta beberapa kasus penindasan terhadap guru di berbagai daerah menunjukkan begitu kuatnya proses birokratisasi profesi guru sampai saat ini.

Proses yang sama terjadi pula sampai ke dalam kelas. Dalam proses pembelajaran, guru lebih menempatkan diri sebagai agen- agen kekuasaan. Ia memerankan dirinya sebagai pentransfer nilai-nilai ideologi kekuasaan yang tidak mencerahkan kepada anak-anak didiknya daripada membangun suasana pembelajaran yang demokratis dan terbuka. Anak didik dijadikan "bawahan-bawahan" baru yang harus tunduk dan patuh kepada guru sesuai juklak dan juknis atau atas nama kurikulum.

Kondisi ini semakin diperparah ketika proses birokratisasi ikut memasuki jejaring organisasi guru. Sebagian pengurusnya dikuasai oleh kalangan birokrasi. Akibatnya, organisasi yang diharapkan mampu membangun komunitas guru yang intelektual-transformatif dan melindungi gerakan pembaruan intelektual guru, justru jadi bagian dari rezim birokrasi yang "mengebiri" kemerdekaan profesi guru.

Penunggalan organisasi guru menjadi bagian dari agenda penguatan kekuasaan birokrasi yang tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan yang lebih besar lagi. Bisa dibayangkan, guru menjadi tidak cerdas dan tumpul pemikirannya justru oleh ulah organisasinya sendiri. Sungguh ironis!

Debirokratisasi

Program kualifikasi, sertifikasi, dan pemberian tunjangan kesejahteraan kepada guru jelas bukan jawaban satu-satunya untuk membangun kualitas guru. Tanpa disertai gerakan debirokratisasi profesi guru, sulit rasanya kesejatian kualitas guru akan terbangun.

Oleh karena itu, profesionalisme guru harus dibangun bersamaan dengan dorongan untuk membangun keberanian guru melibatkan diri dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan, bebas menyampaikan berbagai pandangan profesinya, mengkritik, bebas berekspresi dan bebas berserikat sebagai wujud kemandirian profesinya. Bagaimana semua itu dapat diwujudkan?

Beberapa pasal dalam UU Guru dan Dosen ternyata menjadikan debirokratisasi profesi guru sebagai bagian penting dari upaya peningkatan kualitas guru. Pasal 14 Ayat 1 Butir (i) menyebutkan: Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Klausul ini mempertegas hak guru untuk terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan, mulai dari tingkat sekolah sampai penentuan kebijakan pendidikan di tingkat provinsi maupun pemerintahan pusat. Guru tidak boleh lagi ditempatkan sebagai bawahan yang hanya menerima berbagai kebijakan birokrasi, tetapi harus duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang partisipatif.

Pada pasal yang sama Butir (h) disebutkan: Guru berhak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. Pasal ini diperkuat oleh Pasal 41 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen, juga Pasal 1 Butir (13) yang menyebutkan: Organisasi profesi guru adalah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

Ketiga pasal ini mempertegas kemandirian guru untuk bebas berorganisasi dan melepaskan diri dari kepentingan kekuasaan birokrasi. Pasal 1 Butir (13) mempertegas bahwa siapa pun yang bukan guru tidak dibenarkan mendirikan dan mengurus organisasi guru, seperti yang selama ini banyak dilakukan oleh birokrasi atau bahkan para petualang politik.

UU Guru dan Dosen juga memberikan perlindungan hukum kepada guru dari tindakan sewenang-wenang birokrasi, baik dalam bentuk ancaman maupun intimidasi atas kebebasan guru untuk menyampaikan pandangan profesinya, kebebasan berserikat/berorganisasi, keterlibatan dalam penentuan kebijakan pendidikan dan pembelaan hak-hak guru.

Pasal 39 Ayat 3 menegaskan bahwa guru mendapat perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak birokrasi atau pihak lain. Ayat 4 pada pasal yang sama secara tegas memberi perlindungan profesi kepada guru terhadap pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi dan terhadap pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

UU Guru dan Dosen cukup mendorong proses debirokratisasi profesi guru. Ruang kebebasan guru tanpa harus dibayangi ketakutan pada kekuasaan birokrasi kini mulai terbuka lebar. Birokrasi kekuasaan harus menerima perubahan paradigma yang ditawarkan undang-undang ini. Guru harus berani menempati ruang tersebut. Karena itu, jangan pernah takut lagi untuk menjadi guru yang kreatif!

Suparman Guru SMA Negeri 17 Jakarta; Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia



Baca Selengkapnya

Haruskah Para Pendidik Itu Bersertifikat?



Haruskah Para Pendidik Itu Bersertifikat?


(Kompas, Kamis 24 November 2005) Kompetensi Syariffudin (54) dalam mengajar kesenian dan keterampilan tidak perlu diragukan. Ia tergolong mahir dalam seni lukis, dekorasi, maupun musik. Kemampuannya mengajar di depan kelas juga diakui oleh kawan-kawan seprofesinya.

Ia bahkan termasuk guru yang disegani di hadapan murid-muridnya. Tidak mungkin ia bisa bertahan mengajar menjadi guru selama 25 tahun bila dianggap tidak layak menjadi seorang guru.

Akan tetapi, bila ukuran kompetensi semata-mata ijazah dan sertifikat mengajar, ceritanya bisa jadi lain. Syariffudin memang tidak punya latar belakang pendidikan sebagai guru kesenian. Ia lulusan STM jurusan bangunan. Begitu lulus STM ia bekerja sebagai pramugara kereta api Jakarta-Surabaya (1973-1978).

Bakat alamnya sebagai ’seniman’-lah yang mengantarkan Syariffudin menjadi guru. Ia ingat betul ketika kembali ke kampung halamannya di Balaraja, Tangerang, pada 1979, daerah itu masih gelap gulita pada waktu malam. Listrik belum masuk. Pada masa itu ia sering mengisi acara-acara kesenian dan mendekorasi ruangan untuk hajatan dan acara 17 Agustusan. Berkat kemampuan itu Syariffudin ditarik menjadi pembina pramuka di SMP Negeri 1 Balaraja.

Ia sempat menjadi pembicaraan di sekolah-sekolah di Balaraja setelah Syariffudin berinisiatif melakukan studi banding pembinaan pramuka di daerah-daerah lain dengan bersepeda keliling Jawa-Bali selama 42 hari. Pada 1980, ia direkrut menjadi guru lepas, mengajar kesenian dan keterampilan di SMP PGRI Balaraja. Setahun kemudian ia juga ditarik menjadi tenaga pengajar honorer di SMP Negeri I Balaraja.

Saat ini ia mengajar selama 40 jam mengajar (satu jam mengajar setara 45 menit) di SMP dan SMA PGRI Balaraja dengan penghasilan sekitar Rp 560.000 sebulan. Dan, sebagai wakil kepala sekolah di SMP PGRI Balaraja, ia juga memperoleh tunjangan setara 40 jam mengajar. Dengan penghasilan itulah Syariffudin harus membesarkan empat anaknya.

Syariffudin hampir pasti tidak bisa mengejar kualifikasi sebagai seorang guru seperti disyaratkan dalam RUU Guru dan Dosen yang akan disahkan DPR dalam waktu dekat. Kualifikasi akademik seorang guru, menurut ketentuan dalam RUU itu, minimal sarjana S1 atau D4 yang ditempuh rata-rata dalam waktu empat tahun. Di samping itu, seorang guru juga wajib mengikuti pendidikan profesional sebanyak 36 satuan kredit semester, yang bisa ditempuh dalam waktu satu tahun, sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Dengan pertimbangan beberapa tahun lagi ia akan mundur sebagai pengajar, Syariffudin belum terpikir akan kembali kuliah untuk mengejar kualifikasi yang disyaratkan. Ia juga tidak berharap mendapatkan iming-iming satu gaji pegawai negeri tiap bulan bila mengantongi sertifikasi sebagai pendidik. Ia pun khawatir jangan-jangan untuk memperoleh sertifikasi itu ujung-ujungnya juga harus mengeluarkan uang pelicin. Sudah jadi rahasia umum di Tangerang, untuk diangkat menjadi guru negeri seseorang harus mengeluarkan uang pelicin sampai puluhan juga rupiah.

”Bila syaratnya seperti itu, sulit bagi seorang seniman bisa menjadi seorang guru. Padahal banyak seniman yang tidak pernah kuliah di perguruan tinggi, bahkan hanya lulusan SD, bisa menjadi dosen di perguruan tinggi,” kata Syariffudin.

Berlaku untuk guru lama?

Bila Syariffudin tidak risau mengejar kualifikasi formal sebagai pendidik sebagaimana disyaratkan dalam RUU, ia justru menyatakan keprihatinannya terhadap guru-guru honor yang telah mengajar selama belasan tahun yang belum sarjana. ”Apakah mutlak seseorang harus mendapatkan sertifikat untuk menjadi guru?” kata Syariffudin.

Atrianil (42), guru akuntansi di sejumlah sekolah swasta di Jakarta Barat—yang telah menjadi guru selama 20 tahun—pernah gagal menjadi guru negeri karena gagal memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan. Ia mengikuti program D3 pendidikan akuntansi yang semula disyaratkan sebagai kualifikasi akademik guru akuntansi di SLTA. Akan tetapi, saat ia menyelesaikan studinya, program itu dihapuskan dan untuk mengajar SLTA ditingkatkan kualifikasinya menjadi S1. Akibatnya, sampai hari ini ia tetap sebagai guru honor dengan penghasilan yang tidak memadai.

”Keinginan untuk melanjutkan kuliah memang ada tetapi kapan ada waktu?” kata Atrianil yang mengajar dari pagi hingga menjelang maghrib untuk menghidupi dua anaknya yang masih sekolah.

Ia mempertanyakan apakah untuk guru yang sudah puluhan tahun mengajar masih harus disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik S1. Padahal, dari segi pengetahuan dan pengalaman, ia yakin tidak berbeda dengan seorang sarjana S1. Ia juga mempertanyakan apakah untuk menjadi guru ia harus mengikuti pendidikan profesi selama satu tahun. ”Ijazah dan sertifikat, kan, hanya soal formalitas. Untuk guru seperti saya yang telah mengajar selama 20 tahun apakah masih perlu?” kata Atrianil.

Bila RUU Guru dan Dosen disahkan, seorang guru diharuskan memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dan pendidikan profesi sebanyak 36 SKS untuk memperoleh sertifikat sebagai pendidik. Guru diwajibkan memenuhi kualifikasi itu paling lambat 10 tahun setelah RUU ini disahkan. Ketentuan ini sangat diragukan bisa dilaksanakan karena, menurut data Depdiknas 2005, jumlah guru mencapai 2.152.618 orang. Itu berarti tiap tahun sekurang-kurangnya 200.000 guru harus mengikuti pendidikan profesional.

Itu baru soal pendidikan profesi yang dilakukan untuk jangka waktu setahun. Dari kualifikasi akademik, jumlah guru SD sampai SLTA yang berpendidikan minimal S1 baru mencapai sekitar 31 persen. Bahkan masih terdapat sekitar 524.395 guru yang kualifikasi pendidikannya baru setingkat SLTP atau SLTA. Masih ada sekitar 1,5 juta guru yang perlu dikuliahkan untuk memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan. Proyek sertifikasi dan peningkatan akademik ini jangan-jangan menjadi program masalisasi pendidikan dan sertifikasi guru yang patut diragukan akan meningkatkan mutu pendidikan.

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Karnadi mengemukakan, semangat dalam RUU Guru dan Dosen untuk meningkatkan mutu guru memang baik. Untuk wilayah DKI Jakarta yang sumber dayanya mencukupi secara kuantitas tak jadi masalah. Akan tetapi, untuk daerah lain, Karnadi meragukan kemampuan universitas menampung guru yang akan kuliah untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan mengikuti pendidikan profesi.

”Kecuali bila itu dilakukan secara ombyokan,” kata Karnadi.

Karnadi juga melihat ketentuan untuk menjadi guru dengan syarat pendidikan S1 atau D4 plus pendidikan profesi 36 SKS terlalu kering. Ketentuan ini, menurut Karnadi, belum memperhitungkan mereka yang kuliah di program studi kependidikan atau fakultas ilmu pendidikan yang sejak awal diperkenalkan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi seorang guru.

Jangan dimutlakkan

Achmad Darojat (26) secara formal tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang guru. Ia hanya mengantongi ijazah SMA. Akan tetapi, karena ia pernah tergolong pintar matematika, ia direkrut menjadi guru di SMP Qaryah Thayibbah. Ia pernah membuktikan kemampuannya mengajar matematika yang ditunjukkan dalam nilai-nilai murid-muridnya yang dites sekolah induk. Nilai matematika murid-muridnya saat kenaikan kelas kemarin merosot. Akan tetapi, menurut Darojat, itu tidak jadi masalah karena sekarang justru murid-muridnya lebih bersemangat dalam belajar matematika.

Ditanya tentang ketentuan yang mengharuskan seorang guru memiliki kualifikasi pendidikan S1 plus pendidikan profesi selama satu tahun, Darojat justru mempertanyakan apakah orang-orang seperti dirinya tidak boleh berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Ia sendiri mengaku belum tertarik untuk mengejar kualifikasi akademik atau sertifikasi pendidikan yang akan segera diberlakukan.

”Saya mau kuliah nanti bersama murid-murid saya,” kata Achmad Darojat.

MH Aripin Ali, Manajer Program KerLip—lembaga yang memayungi keberadaan sekolah laboratorium SD Hikmah Teladan di Cimhai, Bandung—mengakui bahwa kesarjanaan memang perlu untuk menjadi guru. Ia mengakui jarang ditemukan seorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang mampu mengajar dengan baik. Akan tetapi, menurut Aripin, gelar akademik dan sertifikasi saja tidak menjamin akan lahir guru-guru yang bagus. Menurut dia, hal yang paling penting adalah bagaimana lingkungan sekolah mendorong guru untuk bisa belajar secara terus-menerus.

Aripin berpendapat, sertifikasi dan kualifikasi akademik sebaiknya tidak dimutlakkan sebagai syarat menjadi guru. Seperti juga home schooling, seseorang yang memiliki kemampuan mengajar secara otodidak diberi kesempatan untuk memperoleh sertifikat sebagai pendidik.

Disusun oleh P BAMBANG WISUDO

Baca Selengkapnya

Menimbang Sekolah Gratis


Korantempo, Kamis 24 Juni 2005

Awal tahun ajaran 2005/2006, pemerintah akan mulai menjalankan program pendidikan dasar gratis untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat. Total dana yang disediakan Rp 6,27 triliun, yang akan disalurkan dalam bentuk biaya operasional sekolah, masing-masing untuk pendaftaran siswa baru, buku pelajaran pokok dan penunjang, pemeliharaan sekolah, ujian sekolah, ulangan umum bersama, ulangan umum harian, honor guru, dan transportasi siswa kurang mampu. Siswa SD atau sederajat akan memperoleh senilai Rp 235 ribu dan siswa SMP atau sederajat Rp 324.500 setiap tahunnya.

Model biaya operasional yang akan digulirkan pemerintah memang lebih baik dibandingkan dengan model beasiswa seperti yang direncanakan sebelumnya. Selain jumlah dananya lebih besar, penerima dan jenis-jenis biaya yang disubsidi pun cukup jelas. Sehingga pemerintah tidak akan lagi sibuk mengidentifikasi dan menentukan 9,6 juta murid yang dianggap miskin.

Walaupun begitu, pemerintah pun tidak cukup jujur untuk berterus terang bahwa model ini belum menjamin sekolah bisa gratis. Pertama, jumlah dana yang disediakan sebesar Rp 6,27 triliun jelas tidak mencukupi. Dengan memakai data terakhir jumlah siswa yang ada di situs Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun ajaran 2002/2003 terdapat 25,9 juta siswa SD dan 7,4 juta siswa SMP.

Jika dikaitkan dengan kebutuhan, pada tingkat SD, 25,9 juta dikalikan biaya operasional sekolah Rp 235 ribu, pemerintah perlu menyediakan Rp 6,0865 triliun. Untuk tingkat SMP, 7,4 juta siswa dikalikan Rp 324.500, maka dana yang diperlukan Rp 2,4013 triliun. Total biaya operasional SD dan SMP atau sederajat minimal Rp 8,4878 triliun. Itu dengan memakai data lama. Besar kemungkinannya pada tahun ajaran 2005/2006 jumlah siswa akan bertambah, yang berarti kebutuhan biaya bertambah pula.

Kedua, banyak komponen penting dalam penyelenggaraan sekolah yang tidak tercakup dalam biaya operasional sekolah, seperti pembayaran listrik, air, telepon, alat tulis, dan kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi jika dibandingkan dengan hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam penyelenggaraan SD di Jakarta, Garut, dan Solo. ICW menemukan setidaknya 38 jenis pungutan. Artinya, biaya operasional sekolah yang disediakan pemerintah sebenarnya tidak bisa menutupi kebutuhan riil sekolah.

Ada dua cara yang mungkin akan digunakan sekolah untuk menyiasati kekurangan: mengambil dari alokasi biaya operasional sekolah melalui penghematan pengeluaran atau memungut dari orang tua murid. Sepertinya yang paling memungkinkan diambil oleh sekolah adalah pilihan kedua.

Ketiga, pemerintah sendiri tidak mengeluarkan larangan yang tegas atau sanksi bagi sekolah supaya tidak melakukan pungutan. Tentu saja ini akan dijadikan celah oleh sekolah untuk tetap menarik dana dari masyarakat. Caranya dengan memunculkan jenis-jenis biaya di luar biaya operasional sekolah.

Sebagai contoh, beberapa tahun lalu, dalam rangka menyukseskan program wajib belajar, dikeluarkan larangan terhadap sekolah untuk memungut sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP). Sekolah memang mematuhi dengan tidak mencantumkan biaya SPP, tapi bermunculan biaya lain yang jumlah dan jenisnya justru lebih banyak, misalnya biaya komite sekolah.

Asumsi-asumsi di atas masih belum memperhitungkan faktor korupsi dan mismanajemen di sekolah. Padahal, belajar dari banyak kasus, dana-dana yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah sering menguap tidak jelas. Contoh yang paling baru adalah dugaan penyelewengan dana hibah (block grant) di SMP 232, Pulogadung (Koran Tempo, 5/4).

Model biaya operasional sekolah yang akan digulirkan tidak jauh berbeda mekanismenya dengan model hibah yang digulirkan pemerintah DKI Jakarta. Dalam hibah, selain beasiswa, diberikan biaya operasional sekolah untuk biaya telepon, air, dan listrik, alat tulis kantor, kegiatan belajar-mengajar, jasa kebersihan, jasa penjaga sekolah nonpegawai negeri sipil, serta buku perpustakaan. Tapi, dalam prakteknya, sekolah tetap memungut dana dari orang tua siswa, bahkan untuk biaya yang tercantum dalam biaya operasional sekolah.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Pertama, sosialisasi yang buruk. Selama ini, yang menjadi penerima informasi adalah pejabat dinas pendidikan atau kepala sekolah, sedangkan stakeholder sekolah yang lain, seperti guru atau orang tua murid, sering diabaikan. Mereka akhirnya tidak memiliki informasi sehingga tidak bisa mengawasi penggunaan dana-dana yang masuk ke sekolah. Akibatnya, kepala sekolah bisa leluasa mengalihkan dan menggelapkan dana.

Kedua, tidak semua sekolah memiliki anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Kalaupun ada, pembuatan dan pengelolaannya ada di tangan kepala sekolah. Padahal APBS bukan hanya memberikan gambaran keuangan, tapi juga panduan kegiatan penyelenggaraan sekolah. Tanpa adanya program yang jelas, biaya operasional sekolah digunakan tidak pada peruntukannya.

Sepertinya pemerintah belum menyiapkan antisipasinya, sehingga kemungkinan terjadinya pungutan di sekolah sangat terbuka. Apabila orang tua murid pada tingkat SD dan SMP atau sederajat masih mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan sekolah, dengan sendirinya program pendidikan dasar gratis telah gagal.

Ade Irawan (Program Manager Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch)

Baca Selengkapnya

Kemungkinan Pendidikan Gratis


Kemungkinan Pendidikan Gratis

(Kompas, Rabu 23 Juni 2005)

MELALUI Departemen Pendidikan Nasional, pemerintah sedang merancang pendidikan gratis bagi semua warga. Namun, bagaimana bentuk teknis konsep pendidikan gratis itu, hingga kini masih dicari, sehingga yang ada sebenarnya baru kemungkinan gratis.

Pendidikan gratis merupakan konsep yang amat populis. Bila benar-benar dijalankan, pasti akan membawa popularitas tersendiri bagi pemimpin yang berani menjalankannya.

SALAH satu tujuan pelaksanaan pendidikan gratis adalah untuk memenuhi janji kepada konstituen yang selama kampanye (legislatif maupun eksekutif) dijanjikan akan mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis. Sekaligus memenuhi amanat UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Masalahnya, bagaimana mengimplementasikan konsep pendidikan gratis itu di negeri yang luas dan beragam kondisi geografis, ekonomi, sosial, dan budaya? Keragaman itu berdampak pada tingkat kesadaran warga untuk menyekolahkan anaknya maupun terhadap mutu pendidikan. Mereka yang tinggal di daerah perkotaan, berasal dari keluarga terdidik, dan ditunjang kemampuan ekonomi yang cukup (kita sebut kelompok pertama), tentu memiliki kesadaran tinggi untuk menyekolahkan anaknya, termasuk berani membayar mahal. Tetapi mereka yang miskin, meski tinggal di kota (kita sebut kelompok kedua), belum tentu memiliki kesadaran sama. Atau mereka memiliki kesadaran tinggi untuk menyekolahkan anaknya, tetapi tidak memiliki biaya.

Masalah yang lebih kompleks adalah mereka yang tinggal di daerah terisolasi dan miskin (kita sebut kelompok ketiga). Pertama, mereka mungkin memiliki kesadaran, tetapi sekolahnya tidak ada. Kedua, memiliki kesadaran dan gedung sekolah tersedia, tetapi proses belajar-mengajarnya amat minim karena keterbatasan guru dan fasilitas pendidikan sehingga malas sekolah. Ketiga, tidak ada gedung sekolah dan tidak memiliki minat bersekolah sama sekali. Atau belum mengenal sekolah sama sekali.

Pada kelompok pertama, konsep pendidikan gratis mungkin tidak menarik karena langsung diasosiasikan/dipersepsi sebagai sekolah tidak bermutu. Mereka khawatir pendidikan gratis akan memerosotkan mutu pendidikan, sehingga mereka memilih tetap membayar mahal asal kualitasnya terjamin.

Pandangan itu dikemukakan sejumlah kepala sekolah (elite) di Jakarta yang hadir dalam diskusi itu. Mereka khawatir pendidikan gratis akan membuat sekolah mundur (down grade) karena dana dari pemerintah tidak cukup. Karena itu, mereka berharap agar tetap diberi kebebasan menerima dana dari masyarakat. Masalahnya, konsep "menerima" itu tidak jelas. Hukumnya wajib atau sukarela, sehingga dikhawatirkan membuka peluang penyimpangan seperti selama ini.

Namun, bagi kelompok kedua dan ketiga, konsep pendidikan gratis jelas amat menarik karena memberi akses lebih besar kepada mereka untuk bersekolah. Anak-anak miskin di kota dan desa, yang selama ini tidak bersekolah atau drop-out (DO) karena hambatan biaya, akan bisa bersekolah tanpa harus bayar karena semua biaya ditanggung negara.

Negara akan memberi biaya operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 248.000 per anak/tahun untuk SD, Rp 371.000 per anak/tahun untuk SMP. Tetapi menurut laporan Kompas (18/6) mengutip pernyataan Mendiknas Bambang Sudibyo, besarnya BOS Rp 235.000 untuk SD/MI/ SDLB dan Rp 324.500 untuk SMP/MTs/ SMPLB per tahun. Dana yang akan dialokasikan itu berasal dari dana kompensasi BBM sebesar Rp.6,7 triliun.

Bagi sekolah-sekolah di desa, BOS sebesar itu amat berarti dan dapat menggantikan seluruh pungutan, sehingga murid betul-betul tidak perlu membayar, baik untuk pendaftaran sebagai murid baru, pembelian buku wajib dan penunjang, uang ujian, ulangan umum, pemeliharaan sekolah, dan honor guru.

BILA kita melihat stratifikasi sosial di masyarakat, kelompok kedua dan ketiga sekitar 70 persen dari total penduduk di Indonesia. Kelompok pertama yang merasa tidak happy dengan pendidikan gratis hanya 30 persen.

Dengan kata lain, kebijakan pendidikan gratis akan disambut gembira oleh 70 persen penduduk Indonesia. Pada kelompok kedua dan ketiga, pemerintah dapat menjalankan pendidikan gratis secara ketat. Tetapi pada kelompok pertama kebijakan itu dapat bersifat opsional. Mereka diberi hak yang sama, tetapi bila merasa kurang dapat memungut dari masyarakat sejauh sifatnya sukarela. Yang menjadi masalah, di sekolah-sekolah yang mayoritas dimasuki kelompok pertama, ada pula orang miskin. Bagaimana bisa dijamin bahwa anak orang miskin tidak dikenai pungutan?

Dibutuhkan database murid yang akurat agar jumlah murid miskin di sekolah-sekolah favorit terdeteksi sehingga bisa dibebaskan dari segala pungutan. Sedangkan database sekolah di tingkat kabupaten/kota diperlukan agar terpetakan secara jelas sekolah-sekolah yang amat kaya, kaya, sedang, miskin, dan amat miskin. Prioritas dana BOS diberikan kepada sekolah dengan standar sedang, miskin, dan amat miskin, tetapi secara prinsip semua sekolah memperoleh hak yang sama.

Bila dana BOS diberikan untuk semua sekolah-kecuali untuk sekolah-sekolah swasta mahal yang uang masuknya di atas Rp 5 juta dan SPP-nya di atas Rp 500.000 per bulan-maka database sekolah berfungsi untuk mempermudah monitoring. Dengan database yang akurat, akan ketahuan tipe sekolah bersangkutan (menampung kelompok pertama/kedua/ketiga), serta melakukan penyimpangan atau tidak.

APAKAH adil bila orang yang mampu pun digratiskan? Tentu saja adil bila ada perimbangan kewajiban membayar pajak sesuai kemampuan. Mereka yang kaya membayar pajak tinggi, sedangkan yang miskin membayar pajak rendah atau bahkan tidak bayar sama sekali. Dengan pengenaan pajak progresif, aspek keadilan dapat dicapai. Betul yang kaya gratis bersekolah dan berobat, tetapi mereka juga membayar pajak cukup tinggi, seperti terjadi di negara-negara kesejahteraan. Kalau mereka bisa menjalankan selama berpuluh tahun, mengapa kita masih berdebat soal teori?

Masalahnya, apakah sistem perpajakan kita sudah kondusif untuk pelaksanaan pajak progresif?

Dengan kata lain, pelaksanaan pendidikan gratis sebetulnya bukan merupakan kerja tunggal Departemen Pendidikan Nasional, tetapi kerja keroyokan antarinstansi pemerintah yang terkait. Tanpa dukungan dari Direktorat Pajak, Departemen Keuangan, dan departemen lain, kebijakan ini akan gagal.

Dukungan Departemen Keuangan mutlak diperlukan. Mekanisme pencairan anggaran yang enam bulan di belakang akan membuat operasional sekolah kacau balau. Pengalaman beberapa daerah yang sudah menjalankan pendidikan gratis lebih dulu menunjukkan, kepala sekolah dibuat bingung untuk mencari dana talangan operasional karena dana dari pemda/pemerintah pusat datang belakangan. Seorang kepala dinas di Kalimantan Barat menuturkan, sampai Juni 2005 utang pemda untuk menomboki dana pusat yang belum turun mencapai Rp 6 miliar. Dana itu dipinjam dari APBD. Tetapi pada daerah miskin, jelas tidak mungkin bisa menomboki BOS dari pusat sehingga operasional sekolah bisa kacau.

Dana turun di belakang itu berdampak buruk dalam banyak hal. Pertama, merepotkan orang lapangan yang harus mencari dana talangan lebih dulu. Kedua, membuat biaya operasional kian mahal karena harus ditutup dengan dana pinjaman yang berbunga. Ketiga, menimbulkan celah korupsi karena semua dana harus dihabiskan hanya dalam waktu enam bulan terakhir (Juli-Desember).

Jadi, pelaksanaan pendidikan gratis tanpa dukungan pembenahan mekanisme pencairan anggaran oleh Departemen Keuangan bisa gagal dan yang disalahkan adalah konsep gratisnya sendiri. Padahal, letak persoalannya ada pada bidang lain.

Selain dukungan Departemen Keuangan, program ini juga akan gagal bila tidak konsisten. Agar konsisten maka tidak boleh dibuka celah sedikit pun untuk terjadinya penyimpangan. Kata-kata "gratis, tetapi boleh menerima dana dari masyarakat" merupakan kata bersayap yang akan menyebabkan program ini gagal.

Karena itu, harus ada pedoman jelas, sekolah mana yang boleh memungut biaya tambahan dan mana yang tidak. Seperti terjadi di Bogota, Kolombia, sekolah-sekolah miskin sungguh gratis, tetapi untuk orang kaya harus membayar mahal.

Darmaningtyas Anggota Dewan Penasihat CBE di Jakarta



Baca Selengkapnya