Haruskah Para Pendidik Itu Bersertifikat?



Haruskah Para Pendidik Itu Bersertifikat?


(Kompas, Kamis 24 November 2005) Kompetensi Syariffudin (54) dalam mengajar kesenian dan keterampilan tidak perlu diragukan. Ia tergolong mahir dalam seni lukis, dekorasi, maupun musik. Kemampuannya mengajar di depan kelas juga diakui oleh kawan-kawan seprofesinya.

Ia bahkan termasuk guru yang disegani di hadapan murid-muridnya. Tidak mungkin ia bisa bertahan mengajar menjadi guru selama 25 tahun bila dianggap tidak layak menjadi seorang guru.

Akan tetapi, bila ukuran kompetensi semata-mata ijazah dan sertifikat mengajar, ceritanya bisa jadi lain. Syariffudin memang tidak punya latar belakang pendidikan sebagai guru kesenian. Ia lulusan STM jurusan bangunan. Begitu lulus STM ia bekerja sebagai pramugara kereta api Jakarta-Surabaya (1973-1978).

Bakat alamnya sebagai ’seniman’-lah yang mengantarkan Syariffudin menjadi guru. Ia ingat betul ketika kembali ke kampung halamannya di Balaraja, Tangerang, pada 1979, daerah itu masih gelap gulita pada waktu malam. Listrik belum masuk. Pada masa itu ia sering mengisi acara-acara kesenian dan mendekorasi ruangan untuk hajatan dan acara 17 Agustusan. Berkat kemampuan itu Syariffudin ditarik menjadi pembina pramuka di SMP Negeri 1 Balaraja.

Ia sempat menjadi pembicaraan di sekolah-sekolah di Balaraja setelah Syariffudin berinisiatif melakukan studi banding pembinaan pramuka di daerah-daerah lain dengan bersepeda keliling Jawa-Bali selama 42 hari. Pada 1980, ia direkrut menjadi guru lepas, mengajar kesenian dan keterampilan di SMP PGRI Balaraja. Setahun kemudian ia juga ditarik menjadi tenaga pengajar honorer di SMP Negeri I Balaraja.

Saat ini ia mengajar selama 40 jam mengajar (satu jam mengajar setara 45 menit) di SMP dan SMA PGRI Balaraja dengan penghasilan sekitar Rp 560.000 sebulan. Dan, sebagai wakil kepala sekolah di SMP PGRI Balaraja, ia juga memperoleh tunjangan setara 40 jam mengajar. Dengan penghasilan itulah Syariffudin harus membesarkan empat anaknya.

Syariffudin hampir pasti tidak bisa mengejar kualifikasi sebagai seorang guru seperti disyaratkan dalam RUU Guru dan Dosen yang akan disahkan DPR dalam waktu dekat. Kualifikasi akademik seorang guru, menurut ketentuan dalam RUU itu, minimal sarjana S1 atau D4 yang ditempuh rata-rata dalam waktu empat tahun. Di samping itu, seorang guru juga wajib mengikuti pendidikan profesional sebanyak 36 satuan kredit semester, yang bisa ditempuh dalam waktu satu tahun, sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Dengan pertimbangan beberapa tahun lagi ia akan mundur sebagai pengajar, Syariffudin belum terpikir akan kembali kuliah untuk mengejar kualifikasi yang disyaratkan. Ia juga tidak berharap mendapatkan iming-iming satu gaji pegawai negeri tiap bulan bila mengantongi sertifikasi sebagai pendidik. Ia pun khawatir jangan-jangan untuk memperoleh sertifikasi itu ujung-ujungnya juga harus mengeluarkan uang pelicin. Sudah jadi rahasia umum di Tangerang, untuk diangkat menjadi guru negeri seseorang harus mengeluarkan uang pelicin sampai puluhan juga rupiah.

”Bila syaratnya seperti itu, sulit bagi seorang seniman bisa menjadi seorang guru. Padahal banyak seniman yang tidak pernah kuliah di perguruan tinggi, bahkan hanya lulusan SD, bisa menjadi dosen di perguruan tinggi,” kata Syariffudin.

Berlaku untuk guru lama?

Bila Syariffudin tidak risau mengejar kualifikasi formal sebagai pendidik sebagaimana disyaratkan dalam RUU, ia justru menyatakan keprihatinannya terhadap guru-guru honor yang telah mengajar selama belasan tahun yang belum sarjana. ”Apakah mutlak seseorang harus mendapatkan sertifikat untuk menjadi guru?” kata Syariffudin.

Atrianil (42), guru akuntansi di sejumlah sekolah swasta di Jakarta Barat—yang telah menjadi guru selama 20 tahun—pernah gagal menjadi guru negeri karena gagal memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan. Ia mengikuti program D3 pendidikan akuntansi yang semula disyaratkan sebagai kualifikasi akademik guru akuntansi di SLTA. Akan tetapi, saat ia menyelesaikan studinya, program itu dihapuskan dan untuk mengajar SLTA ditingkatkan kualifikasinya menjadi S1. Akibatnya, sampai hari ini ia tetap sebagai guru honor dengan penghasilan yang tidak memadai.

”Keinginan untuk melanjutkan kuliah memang ada tetapi kapan ada waktu?” kata Atrianil yang mengajar dari pagi hingga menjelang maghrib untuk menghidupi dua anaknya yang masih sekolah.

Ia mempertanyakan apakah untuk guru yang sudah puluhan tahun mengajar masih harus disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik S1. Padahal, dari segi pengetahuan dan pengalaman, ia yakin tidak berbeda dengan seorang sarjana S1. Ia juga mempertanyakan apakah untuk menjadi guru ia harus mengikuti pendidikan profesi selama satu tahun. ”Ijazah dan sertifikat, kan, hanya soal formalitas. Untuk guru seperti saya yang telah mengajar selama 20 tahun apakah masih perlu?” kata Atrianil.

Bila RUU Guru dan Dosen disahkan, seorang guru diharuskan memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dan pendidikan profesi sebanyak 36 SKS untuk memperoleh sertifikat sebagai pendidik. Guru diwajibkan memenuhi kualifikasi itu paling lambat 10 tahun setelah RUU ini disahkan. Ketentuan ini sangat diragukan bisa dilaksanakan karena, menurut data Depdiknas 2005, jumlah guru mencapai 2.152.618 orang. Itu berarti tiap tahun sekurang-kurangnya 200.000 guru harus mengikuti pendidikan profesional.

Itu baru soal pendidikan profesi yang dilakukan untuk jangka waktu setahun. Dari kualifikasi akademik, jumlah guru SD sampai SLTA yang berpendidikan minimal S1 baru mencapai sekitar 31 persen. Bahkan masih terdapat sekitar 524.395 guru yang kualifikasi pendidikannya baru setingkat SLTP atau SLTA. Masih ada sekitar 1,5 juta guru yang perlu dikuliahkan untuk memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan. Proyek sertifikasi dan peningkatan akademik ini jangan-jangan menjadi program masalisasi pendidikan dan sertifikasi guru yang patut diragukan akan meningkatkan mutu pendidikan.

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Karnadi mengemukakan, semangat dalam RUU Guru dan Dosen untuk meningkatkan mutu guru memang baik. Untuk wilayah DKI Jakarta yang sumber dayanya mencukupi secara kuantitas tak jadi masalah. Akan tetapi, untuk daerah lain, Karnadi meragukan kemampuan universitas menampung guru yang akan kuliah untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan mengikuti pendidikan profesi.

”Kecuali bila itu dilakukan secara ombyokan,” kata Karnadi.

Karnadi juga melihat ketentuan untuk menjadi guru dengan syarat pendidikan S1 atau D4 plus pendidikan profesi 36 SKS terlalu kering. Ketentuan ini, menurut Karnadi, belum memperhitungkan mereka yang kuliah di program studi kependidikan atau fakultas ilmu pendidikan yang sejak awal diperkenalkan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi seorang guru.

Jangan dimutlakkan

Achmad Darojat (26) secara formal tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang guru. Ia hanya mengantongi ijazah SMA. Akan tetapi, karena ia pernah tergolong pintar matematika, ia direkrut menjadi guru di SMP Qaryah Thayibbah. Ia pernah membuktikan kemampuannya mengajar matematika yang ditunjukkan dalam nilai-nilai murid-muridnya yang dites sekolah induk. Nilai matematika murid-muridnya saat kenaikan kelas kemarin merosot. Akan tetapi, menurut Darojat, itu tidak jadi masalah karena sekarang justru murid-muridnya lebih bersemangat dalam belajar matematika.

Ditanya tentang ketentuan yang mengharuskan seorang guru memiliki kualifikasi pendidikan S1 plus pendidikan profesi selama satu tahun, Darojat justru mempertanyakan apakah orang-orang seperti dirinya tidak boleh berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Ia sendiri mengaku belum tertarik untuk mengejar kualifikasi akademik atau sertifikasi pendidikan yang akan segera diberlakukan.

”Saya mau kuliah nanti bersama murid-murid saya,” kata Achmad Darojat.

MH Aripin Ali, Manajer Program KerLip—lembaga yang memayungi keberadaan sekolah laboratorium SD Hikmah Teladan di Cimhai, Bandung—mengakui bahwa kesarjanaan memang perlu untuk menjadi guru. Ia mengakui jarang ditemukan seorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang mampu mengajar dengan baik. Akan tetapi, menurut Aripin, gelar akademik dan sertifikasi saja tidak menjamin akan lahir guru-guru yang bagus. Menurut dia, hal yang paling penting adalah bagaimana lingkungan sekolah mendorong guru untuk bisa belajar secara terus-menerus.

Aripin berpendapat, sertifikasi dan kualifikasi akademik sebaiknya tidak dimutlakkan sebagai syarat menjadi guru. Seperti juga home schooling, seseorang yang memiliki kemampuan mengajar secara otodidak diberi kesempatan untuk memperoleh sertifikat sebagai pendidik.

Disusun oleh P BAMBANG WISUDO

4 komentar:

embuhh said...

mm... kayaknya yang terjadi sekarang adalah sertifikasi bukan untuk meningkatkan kemampuan guru (kualitas guru)tetapi meningkatkan pendapatan guru... :)

Dicky Rahardi said...

Mungkin sebelum dientaskan kualitasnya, perlu dientaskan terlebih dulu pendapatannya.....

Dalam sejarah indonesia, guru2 kita adalah orang paling berjasa yang kurang mendapat perhatian dan penghargaan dari negara.

Sudah pernah dengar cerita tentang "Gajah Menangis" apa belum? Cerita itu terkait dengan nasib guru2 bangsa kita. Mudah2an sudah pada tau ceritanya ya...hehehe

Semoga saja dengan bertambahnya penghasilan (dari hasil sertifikasi), kualitas guru2 kita dapat secara bertahap meningkat

Itu harapannya

Cara Mudah Mengatasi Saluran Air Mampet Tanpa Sedot said...

terus psting info2 yg bermanfaatnya gan
senang bisa berkunjung ke blog anda
terimakasih banyak

Cara mengatasi WC Mampet Dengan Soda Api said...

menarik sekali untuk di baca
terimakasih atas info nya
saya senang berkunjung ke blog anda

Post a Comment

Tanggapan, pesan atau pertanyaan hendaknya disertai dengan identitas (minimal mengisi NAMA dgn men-select bagian Comment as dengan "Name/URL"). Terima kasih

(c) DickyRahardi.Com™, 2006