Kemungkinan Pendidikan Gratis


Kemungkinan Pendidikan Gratis

(Kompas, Rabu 23 Juni 2005)

MELALUI Departemen Pendidikan Nasional, pemerintah sedang merancang pendidikan gratis bagi semua warga. Namun, bagaimana bentuk teknis konsep pendidikan gratis itu, hingga kini masih dicari, sehingga yang ada sebenarnya baru kemungkinan gratis.

Pendidikan gratis merupakan konsep yang amat populis. Bila benar-benar dijalankan, pasti akan membawa popularitas tersendiri bagi pemimpin yang berani menjalankannya.

SALAH satu tujuan pelaksanaan pendidikan gratis adalah untuk memenuhi janji kepada konstituen yang selama kampanye (legislatif maupun eksekutif) dijanjikan akan mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis. Sekaligus memenuhi amanat UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Masalahnya, bagaimana mengimplementasikan konsep pendidikan gratis itu di negeri yang luas dan beragam kondisi geografis, ekonomi, sosial, dan budaya? Keragaman itu berdampak pada tingkat kesadaran warga untuk menyekolahkan anaknya maupun terhadap mutu pendidikan. Mereka yang tinggal di daerah perkotaan, berasal dari keluarga terdidik, dan ditunjang kemampuan ekonomi yang cukup (kita sebut kelompok pertama), tentu memiliki kesadaran tinggi untuk menyekolahkan anaknya, termasuk berani membayar mahal. Tetapi mereka yang miskin, meski tinggal di kota (kita sebut kelompok kedua), belum tentu memiliki kesadaran sama. Atau mereka memiliki kesadaran tinggi untuk menyekolahkan anaknya, tetapi tidak memiliki biaya.

Masalah yang lebih kompleks adalah mereka yang tinggal di daerah terisolasi dan miskin (kita sebut kelompok ketiga). Pertama, mereka mungkin memiliki kesadaran, tetapi sekolahnya tidak ada. Kedua, memiliki kesadaran dan gedung sekolah tersedia, tetapi proses belajar-mengajarnya amat minim karena keterbatasan guru dan fasilitas pendidikan sehingga malas sekolah. Ketiga, tidak ada gedung sekolah dan tidak memiliki minat bersekolah sama sekali. Atau belum mengenal sekolah sama sekali.

Pada kelompok pertama, konsep pendidikan gratis mungkin tidak menarik karena langsung diasosiasikan/dipersepsi sebagai sekolah tidak bermutu. Mereka khawatir pendidikan gratis akan memerosotkan mutu pendidikan, sehingga mereka memilih tetap membayar mahal asal kualitasnya terjamin.

Pandangan itu dikemukakan sejumlah kepala sekolah (elite) di Jakarta yang hadir dalam diskusi itu. Mereka khawatir pendidikan gratis akan membuat sekolah mundur (down grade) karena dana dari pemerintah tidak cukup. Karena itu, mereka berharap agar tetap diberi kebebasan menerima dana dari masyarakat. Masalahnya, konsep "menerima" itu tidak jelas. Hukumnya wajib atau sukarela, sehingga dikhawatirkan membuka peluang penyimpangan seperti selama ini.

Namun, bagi kelompok kedua dan ketiga, konsep pendidikan gratis jelas amat menarik karena memberi akses lebih besar kepada mereka untuk bersekolah. Anak-anak miskin di kota dan desa, yang selama ini tidak bersekolah atau drop-out (DO) karena hambatan biaya, akan bisa bersekolah tanpa harus bayar karena semua biaya ditanggung negara.

Negara akan memberi biaya operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 248.000 per anak/tahun untuk SD, Rp 371.000 per anak/tahun untuk SMP. Tetapi menurut laporan Kompas (18/6) mengutip pernyataan Mendiknas Bambang Sudibyo, besarnya BOS Rp 235.000 untuk SD/MI/ SDLB dan Rp 324.500 untuk SMP/MTs/ SMPLB per tahun. Dana yang akan dialokasikan itu berasal dari dana kompensasi BBM sebesar Rp.6,7 triliun.

Bagi sekolah-sekolah di desa, BOS sebesar itu amat berarti dan dapat menggantikan seluruh pungutan, sehingga murid betul-betul tidak perlu membayar, baik untuk pendaftaran sebagai murid baru, pembelian buku wajib dan penunjang, uang ujian, ulangan umum, pemeliharaan sekolah, dan honor guru.

BILA kita melihat stratifikasi sosial di masyarakat, kelompok kedua dan ketiga sekitar 70 persen dari total penduduk di Indonesia. Kelompok pertama yang merasa tidak happy dengan pendidikan gratis hanya 30 persen.

Dengan kata lain, kebijakan pendidikan gratis akan disambut gembira oleh 70 persen penduduk Indonesia. Pada kelompok kedua dan ketiga, pemerintah dapat menjalankan pendidikan gratis secara ketat. Tetapi pada kelompok pertama kebijakan itu dapat bersifat opsional. Mereka diberi hak yang sama, tetapi bila merasa kurang dapat memungut dari masyarakat sejauh sifatnya sukarela. Yang menjadi masalah, di sekolah-sekolah yang mayoritas dimasuki kelompok pertama, ada pula orang miskin. Bagaimana bisa dijamin bahwa anak orang miskin tidak dikenai pungutan?

Dibutuhkan database murid yang akurat agar jumlah murid miskin di sekolah-sekolah favorit terdeteksi sehingga bisa dibebaskan dari segala pungutan. Sedangkan database sekolah di tingkat kabupaten/kota diperlukan agar terpetakan secara jelas sekolah-sekolah yang amat kaya, kaya, sedang, miskin, dan amat miskin. Prioritas dana BOS diberikan kepada sekolah dengan standar sedang, miskin, dan amat miskin, tetapi secara prinsip semua sekolah memperoleh hak yang sama.

Bila dana BOS diberikan untuk semua sekolah-kecuali untuk sekolah-sekolah swasta mahal yang uang masuknya di atas Rp 5 juta dan SPP-nya di atas Rp 500.000 per bulan-maka database sekolah berfungsi untuk mempermudah monitoring. Dengan database yang akurat, akan ketahuan tipe sekolah bersangkutan (menampung kelompok pertama/kedua/ketiga), serta melakukan penyimpangan atau tidak.

APAKAH adil bila orang yang mampu pun digratiskan? Tentu saja adil bila ada perimbangan kewajiban membayar pajak sesuai kemampuan. Mereka yang kaya membayar pajak tinggi, sedangkan yang miskin membayar pajak rendah atau bahkan tidak bayar sama sekali. Dengan pengenaan pajak progresif, aspek keadilan dapat dicapai. Betul yang kaya gratis bersekolah dan berobat, tetapi mereka juga membayar pajak cukup tinggi, seperti terjadi di negara-negara kesejahteraan. Kalau mereka bisa menjalankan selama berpuluh tahun, mengapa kita masih berdebat soal teori?

Masalahnya, apakah sistem perpajakan kita sudah kondusif untuk pelaksanaan pajak progresif?

Dengan kata lain, pelaksanaan pendidikan gratis sebetulnya bukan merupakan kerja tunggal Departemen Pendidikan Nasional, tetapi kerja keroyokan antarinstansi pemerintah yang terkait. Tanpa dukungan dari Direktorat Pajak, Departemen Keuangan, dan departemen lain, kebijakan ini akan gagal.

Dukungan Departemen Keuangan mutlak diperlukan. Mekanisme pencairan anggaran yang enam bulan di belakang akan membuat operasional sekolah kacau balau. Pengalaman beberapa daerah yang sudah menjalankan pendidikan gratis lebih dulu menunjukkan, kepala sekolah dibuat bingung untuk mencari dana talangan operasional karena dana dari pemda/pemerintah pusat datang belakangan. Seorang kepala dinas di Kalimantan Barat menuturkan, sampai Juni 2005 utang pemda untuk menomboki dana pusat yang belum turun mencapai Rp 6 miliar. Dana itu dipinjam dari APBD. Tetapi pada daerah miskin, jelas tidak mungkin bisa menomboki BOS dari pusat sehingga operasional sekolah bisa kacau.

Dana turun di belakang itu berdampak buruk dalam banyak hal. Pertama, merepotkan orang lapangan yang harus mencari dana talangan lebih dulu. Kedua, membuat biaya operasional kian mahal karena harus ditutup dengan dana pinjaman yang berbunga. Ketiga, menimbulkan celah korupsi karena semua dana harus dihabiskan hanya dalam waktu enam bulan terakhir (Juli-Desember).

Jadi, pelaksanaan pendidikan gratis tanpa dukungan pembenahan mekanisme pencairan anggaran oleh Departemen Keuangan bisa gagal dan yang disalahkan adalah konsep gratisnya sendiri. Padahal, letak persoalannya ada pada bidang lain.

Selain dukungan Departemen Keuangan, program ini juga akan gagal bila tidak konsisten. Agar konsisten maka tidak boleh dibuka celah sedikit pun untuk terjadinya penyimpangan. Kata-kata "gratis, tetapi boleh menerima dana dari masyarakat" merupakan kata bersayap yang akan menyebabkan program ini gagal.

Karena itu, harus ada pedoman jelas, sekolah mana yang boleh memungut biaya tambahan dan mana yang tidak. Seperti terjadi di Bogota, Kolombia, sekolah-sekolah miskin sungguh gratis, tetapi untuk orang kaya harus membayar mahal.

Darmaningtyas Anggota Dewan Penasihat CBE di Jakarta



3 komentar:

Manfaat SOC untuk ternak said...

keren gan info nya
terimakasih atas nfo nya

Cara Mudah Mengatasi Saluran Air Mampet Tanpa Sedot said...

terus psting info2 yg bermanfaatnya gan
senang bisa berkunjung ke blog anda
terimakasih banyak

khandha19 said...

infonya bermanfaat,,nice post

Post a Comment

Tanggapan, pesan atau pertanyaan hendaknya disertai dengan identitas (minimal mengisi NAMA dgn men-select bagian Comment as dengan "Name/URL"). Terima kasih

(c) DickyRahardi.Com™, 2006